PMK Lainnya

Jakarta (06/11)--- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, didampingi Sekretaris Kemenko PMK, Y.B. Satya Sananugraha (kiri), dan Direktur Anggaran II, Kemenkeu, Purwanto (kanan)  memimpin rapat koordinasi (Rakor) Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045. Rapat berlangsung di ruang rapat Menko PMK lantai dasar, Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (06/11) –Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, hari ini kembali memimpin rapat tingkat menteri terkait pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Jakarta (06/11) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), Y.B Satya Sananugraha, pagi ini membuka rapat koordinasi(rakor) Pleno  dalam rangka persiapan  pelaksanaan High Level Meeting People to People Exchange Mechanism (HLM PEM) RI-RRT Ke-3 tahun 2017.“Pelaksanaan High Level Meeting People to People Exchange Mechanism tahun 2017 yang semakin dekat, tentunya pertemuan kali ini harus semakin mematangkan persiapan.

Jakarta (03/11) – Staf ahli bidang UMKM, Ekonomi kreatif dan Ketenagakerjaan kemenko PMK, Sidqi Lego Pangesti pagi ini mewakili Menko PMK Puan Maharani menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional Peraturan Presiden No 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Mahakam, Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian itu dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Jakarta (3/11) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, menerima audiensi Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Menko lantai 1, Jakarta.

Jakarta (03/11) --- Untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi disharmoni peraturan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK, JKm, JHT dan JP) berdasarkan UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, Kemenko PMK hari ini (Jumat) menyelenggarakan rapat identifikasi masalah peraturan pelaksanaan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan.

Jakarta (2/11) – Presiden Joko Widodo meminta ada alokasi 20 persen dari total dana desa yang wajib digunakan untuk program padat karya mulai 2018. Pemerintah melalui Kemenko PMK pun menajamkan rencana tersebut melalui RTM Optimalisasi Anggaran Pembangunan Desa untuk Padat Karya di Ruang Rapat lantai 1 Kemenko PMK, Jakarta.

Kamis (02/11) – “Terorisme adalah musuh kita bersama," ujar Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK,  Masmun Yan Manggesa. Menindaklanjuti hasil rapat Sinergitas AntarKementerian/Lembaga (K/L) dalam Program Penanggulangan Terorisme, hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengundang K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengedalian (KSP) yang membahas upaya penanggulangan terorisme ini.

Jakarta (02/11)—Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, pagi ini memimpin Rakor persiapan kerjasama Kemenko PMK dan PP Muhammadiyah di ruang rapat Taskin lt.1 gedung Kemenko PMK, Jakarta. “Tujuan di adakannya Rakor ini ingin menyusun kerjasama Kemenko PMK dan PP Muhammadiyah, ingin gerakan nasional revolusi mental bisa menjangkau masyarakat luas, bukan hanya seremonial saja,” jelas Agus.

Jakarta, 01/11/2017 - Ikhtiar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan kembali membuahkan hasil. Capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil dicatat dunia internasional berkat kerja bersama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Capaian terbaru berupa Ease of Doing Business (EODB). Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat ke posisi 72 dari 190 negara yang disurvei.

Bandung (01/11 )- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini bersama Anggota Ombudsman RI, Niniek Rahayu, menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Barat dan Tengah yang diadakan oleh KPP-PA 31 Oktober- 2 November 2017 di Hotel El Royale Bandung, Jawa Barat. Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi nasional ini berjumlah 200 orang yang merupakan perwakilan Kementrian/Lembaga, Ketua Sub Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO, Focal Point TPPO Pus

Jakarta (01/11)--- Pasca ditandatanganinya Perpres No.95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Atlet Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017 lalu, Menko PMK, Puan Maharani, pagi tadi memimpin sekaligus memeberikan arahan dalam Raapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) untuk membahas tindak lanjut; tugas pokok dan fungsi serta berbagai hal lain dalam upaya Pemerintah meningkatkan prestasi atlet nasional. RTM dihadiri oleh Menpora, Imam Nahrowi; Ketua KONI Pusat, Tono Suratman dan Jajarannya; Perwakilan dari: Setkab, Setwapres; Staf Khusus Menko PMK; Plt.

Perguruan Tinggi Kuliah Kerja Nyata Revolusi Mental