Gerakan Desa

Jakarta (27/2) -- Pemerintah saat ini tengah menggalakan percepatan pembangunan daerah yang menyandang status tertinggal. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 70 tahun 2019 tentang penetapan Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019, hingga tahun 2019 sebanyak 62 daerah terentaskan (terlepas) dari status daerah tertinggal.

Meskipun sudah berhasil menekan angka daerah tertinggal, daerah tertinggal masih memerlukan dukungan. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan pembangunan agar indeks ketertinggalannya tidak kembali merosot.

Jakarta (14/2) -- Seiring telah ditetapkannya daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 79/2019, pemerintah kembali akan menetapkan jumlah daerah tertinggal untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Namun hingga saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang mestinya telah terbit sebelum Perpres RPJMN Tahun 2020-2024 urung rampung.

Jakarta (27/1) -- Pemerintah akan segera meluncurkan program Sarapan Anak di Desa (SAPA Desa) dengan tujuan untuk perbaikan gizi masyarakat desa, penurunan prevalensi stunting, edukasi pola pangan dan hidup sehat, serta pengembangan ekonomi produksi.

Peluncuran program tersebut dicanangkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di salah satu desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 9 Februari mendatang.

Jakarta (21/1) -- Keseriusan pemerintah dalam memajukan desa-desa di Indonesia dibuktikan dengan adanya pelaksanaan dana desa. Pelaksanaan dana desa tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat dan sesuai rencana akan diberikan secara langsung oleh Presiden kepada sejumlah desa terpilih. 

Malang (11/1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy mengapresiasi berbagai inovasi  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang dapat mendukung pembangunan desa. “Pertanian saat ini perlu direformasi agar dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Saya berharap inovasi ini dapat diterapkan di desa guna meningkatkan produktifitas dan ekonomi masyarakat", jelas Menko Muhadjir.

Jakarta (6/1)--- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi memimpin rapat koordinasi teknis tingkat Eselon I terkait rencana implementasi Program Sarapan Anak (SAPA) Desa. Rapat dilaksanakan di Ruang Taskin Kemenko PMK dengan agenda membahas desain program dengan tujuan untuk memperoleh masukan  Kementerian/Lembaga terkait.

"SAPA DESA akan dilakukan terstruktur di desa dengan tujuan perbaikan gizi anak, edukasi pola pangan dan hidup sehat, serta pengembangan ekonomi produktif di desa" jelas Sonny saat membuka Rakornis.

Panajam Paser Utara (19/12) ---- Melanjutkan kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, meninjau pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa dan melakukan diskusi dengan warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Penaser Utara. Hingga tahun 2019 ini, tercatat sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Penajam Penaser Utara yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

Jakarta (13/12) – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi, hari ini memimpin rapat koordinasi tingkat eselon I membahas pengembangan desa wisata dengan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi., Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 

Tangerang Selatan (3/12) --- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B Harmadi, Selasa pagi didampingi  Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Mustikorini Indrijatiningrum, menggelar rapat koordinasi permodelan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Jakarta (12/11) — Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry Harmadi pagi ini memimpin Rakornis Eselon 1 membahas pembangunan desa yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Jakarta (31/10)--- Menko PMK, Muhadjir Effendy pada Kamis pagi melakukan konsolidasi terhadap kementerian dan lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Konsolidasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ini berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh para menteri dan pimpinan dari K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, jajaran sesmen dan sestama, jajaran eselon I, dan para awak media.

Jakarta (25/10)--- Perlunya pemihakan dari sisi skema pembiayaan; skema investasi dan bisnis; skema insentif dan afirmasi; skema kemitraan dan kolaborasi; dan skema regulasi dan skema lokus pengembangan kawasan untuk mendukung Daerah Tertinggal Entas (DTE) dengan catatan tidak memunculkan nomenklatur/ skema pendanaan baru. Selain itu, disepakati pula bahwa perlu adanya pemihakan dan insentif pendanaan bagi DTE selama tiga tahun melalui optimalisasi skema pendanaan yang ada, antara lain DAK Afirmasi, dan Dana Insentif Daerah.

Bogor (23/10) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Universitas Parahyangan Bandung, dan Seknas Fitra menyelenggarakan Seminar Nasional Evaluasi dan Refleksi 5 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Hotel 101, Bogor, Jawa Barat, tanggal 23-24 Oktober 2019.