Gerakan Desa

Jatinangor (23/04) – Menindaklanjuti  Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar, pagi ini memimpin rapat koordinasi rencana pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka penanganan DAS Citarum di UPTD Sertifikasi Perbenihan Taman Hutan, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. 

Manado (12/4) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, rakor dilaksanakan, Jum'at (12/4).  

Ngabang (8/4) --- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B Harmadi, berkesempatan mengunjungi beberapa desa di wilayah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu lalu (06/04) seusai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Dana Desa dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Jakarta (02/03) – Kemenko PMK menggelar Rakor bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait penyelenggaraan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se Indonesia yang akan diselenggarakan pada 10 April 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jakarta (28/03) – Kemenko PMK mendorong keterlibatan swasta untuk menjalin kemitraan pada kawasan perdesaan. Demikian dikatakan Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi dalam Rakor bersama Pemda untuk Implementasi Program dan Kegiatan pada KPPN di Kemenko PMK, Jakarta. 

Jakarta (28/03)---Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, merupakan salah satu dari 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 yang berisikan tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Kepulauan Mentawai dan jajarannya bertekad menangani berbagai permasalahan sosial ekonomi serta keterbatasan fisik untuk menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Jakarta (22/3) – Bertempat dikantor Kemenko PMK Jakarta, Kemenko PMK mengadakan rakor eselon I tentang percepatan penyaluran dana desa tahap I tahun 2019, Rakor yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi turut dihadiri oleh Yanuar Nugroho, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Priotitas Kantor Staf Presiden serta K/L terkait yaitu Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPKP, Setkab, Setneg, TNP2k, Internal Pegawai Kemenko PMK, dan lain-lain.

Bogor (8/03) — Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang kebijakan penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat Desa, Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi teknis (rakornis) tingkat eselon 2 terkait persiapan diseminasi kebijakan siltap perangkat desa. Hadir dalam rakornis dimaksud antara lain Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III - BPKP; Iskandar Novianto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kemendes PDTT; M.

Jakarta (05/03) -- Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Hary B. Harmadi memberikan arahan pada Rapat Koordinasi pembahasan Rencana Aksi Nasional tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019. Tujuan rakor antara lain sinergi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional PPDT Tahun 2019 dan pemutakhiran data program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Jakarta (27/02) – Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), rabu sore memaparkan konsep penguatan usaha ekonomi masyarakat di Kemenko PMK, Jakarta. Organisasi independen non-profit ini sudah lama bergerak dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. 

Jakarta (20/02) – Pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa (PKTD) harus menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat desa yang mandiri dalam jangka panjang. Demikian dikatakan Menko PMK Puan Maharani dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 di Ancol, Jakarta.

Jakarta (08/01) – Menindak lanjuti arahan Menko PMK sehubungan dengan adanya rencana kebijakan terkait dengan penyetaraan penghasilan tetap bagi para perangkat desa dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2018, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, siang ini mengadakan rakornis eselon I tentang penyetaraan penghasilan tetap (siltap) dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 di ruang rapat lantai 6, Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (13/12) -- Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK. Sonny Hary B. Harmadi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Rakor diselenggarakan di Hotel Alila, Jakarta, Kamis pagi (13/12) dan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kemendes PDTT, Kementan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti serta K/L dan instansi terkait lainnya.