Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Jakarta (18/2) – Pemerintah telah memberlakukan penyesuaian iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan tersebut berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
 

Jakarta (13/2) -- Memperoleh kesempatan kerja merupakan hak setiap manusia. Dengan bekerja dan berpenghasilan kebutuhan hidup sehari-hari bisa terpenuhi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 D ayat (2) telah mengatur, bahwa setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Jakarta (29/1) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam hal ini Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK melakukan rapat koordinasi membahas evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019 dan sinkronisasi program pemberdayaan disabilitas dan lansia tahun anggaran 2020 di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Jakarta (18/12)--- Assistive Technology (alat bantu) merupakan kebutuhan dasar yang memberi pengaruh besar dalam perkembangan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Upaya pemenuhan haknya diatur dalam UU No 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi UN CRPD dan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi hak kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya, antara lain melalui pembiayaan dari pusat, provinsi, kab/kota.

Jakarta (12/12) -- Cara pandang melihat isu disabilitas kini telah bergeser dari pendekatan charity based menjadi menjadi rights based. Hal itu berdasarkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Karena itu, Kemenko PMK yang tengah menyusun videografis disabilitas seri kedua harus menyesuaikannya. Demikian diskusi penyusunan finalisasi videografis disabilitas seri kedua yang berlangsung kamis sore di ruang rapat lantai 11 Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Jakarta (06/12)--- Selain aspek penguatan regulasi yang memayungi rencana inklusivitas pemberdayaan disabilitas dan lansia dan dalam rangka mengintegrasikan program kerja dari K/L terkait agar sepakat menjadi isu prioritas pembangunan nasional, berbagai layanan dan akses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada para penyandang disabilitas dan lansia diakui berhasil menginspirasi Pemerintah Pusat khususnya Kemenko PMK dalam merumuskan kebijakan bagi program pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia di tahun mendatang.

Bandung (29/11) -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni memimpin rapat Penguatan Tata Kelola di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Rapat diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jum'at malam hingga Sabtu pagi (29-30/11).

Jakarta (22/11) -- Pemerintah tahun 2020 akan meningkatkan kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) menjadi 107,2 juta jiwa. Kuota meningkat sebanyak 10,4 juta jiwa dari tahun 2019 yang hanya 96,8 juta jiwa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam hal ini Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tb. Achmad Choesni terus mengkonsolidasikan pelaksanaan dan strategi bersama pemerintah daerah guna peningkatan ketepatan sasaran penerima program PBI JKN di tahun 2020.

Surabaya (19/11)--- Saat ini terdapat sekitar 21 juta atau 8,56% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Namun sayang sekali, tingginya populasi mereka belum diimbangi dengan kuatnya partisipasi mereka dalam berbagai sektor antara lain pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dan lainnya. Dukungan terhadap mereka, selama ini lebih banyak dimaknai dalam perspektif charity based bukan berdasarkan hak asasi manusia (human right based). Oleh karena itu, cara pandang Kita terhadap disabilitas harus mulai diubah dengan menempatkannya sebagai subjek dalam penentuan kebijakan.

Jakarta (08/11)—- Untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia; memperkuat komitmen daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan lanjut usia; dan mendorong pelaksanaan kebijakan yang saling mendukung/ saling menguatkan secara sistematis, strategis, sinergis, dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan yang multikompleks secara bijak untuk mewadahi semua kepentingan, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) terjun langsung ke

Malang (8/11) -- Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke Malang, Jawa Timur, diikuti oleh lebih dari 30 jurnalis media cetak dan elektronik, lokal hingga nasional. Seluruh pejabat eselon 1, mulai Sekretaris Menko PMK (Sesmenko PMK), jajaran para deputi, dan juga staf ahli turut menjamu sekaligus membuka forum dialog bersama para awak media.

Jakarta (31/10)--- Menko PMK, Muhadjir Effendy pada Kamis pagi melakukan konsolidasi terhadap kementerian dan lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Konsolidasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ini berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh para menteri dan pimpinan dari K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, jajaran sesmen dan sestama, jajaran eselon I, dan para awak media.

Jakarta (29/10) -- Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama, Selasa pagi tadi memimpin rapat koordinasi terkait persiapan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019. Rapat yang berlangsung di Ruang Taskin tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olaharga, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkes, Kemendagri, Kemendes PDTT dan stakeholder terkait lainnya.