Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Sukoharjo (24/05) -- Menko PMK Puan Maharani membagikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Kamis (24/5) dalam kunjungan kerjanya. 

"Semoga apa yang sudah diterima insya Allah, bisa bermanfaat," ujar Menko PMK. Menurutnya, bantuan yang diberikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Ia berharap bantuan bisa bermanfaat dan dirawat sehingga bisa dipergunakan untuk waktu atau jangka panjang.

Jakarta- Keberdaan juru Bahasa Isyarat ( JBI) /Interpreter sangat dibutuhkan sebagai jembatan atau penghubung komunikasi antara penyandang disabilitas tuli dan rungu wicara dengan masyarakat luas. Keberadaan JBI di Indonesia masih sangat minim, mengakibatkan tuli dan tuna rungu mengalami kesulitan saat mengakses fasilitas publik mulai dari pemerintahan, pendidikan, transportasi publik, pengadilan, rumah sakit, dan  lain sebagainya.

Jakarta (14/05) - Program Bantuan Pangan merupakan upaya pemerintah mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karenanya, Pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT).

Jakarta (04/05)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, Jumat pagi kembali memimpin rapat koordinasi yang membahas rencana kunjungan kerja Menko PMK, Puan Maharani, ke Provinsi Jawa Tengah. pertengahan Mei 2018 mendatang. Rakor turut dihadiri oleh para asisten deputi di lingkungan Kemenko PMK dan para K/L terkait. Menko PMK direncanakan berkunjung ke wilayah sekitar Kota Solo, Jawa Tengah, pada 11 - 12 Mei 2018.

Jakarta (30/04)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, kembali memimpin rapat koordinasi yang membahas kunjungan kerja Menko PMK, Puan Maharani, ke Provinsi Jawa Tengah pertengahan Mei 2018 mendatang. Rakor pada Senin siang ini dihadiri oleh para asisten deputi di lingkungan Kemenko PMK dan para K/L terkait. Menko PMK direncanakan berkunjung ke wilayah sekitar Kota Solo, Kab Boyolali, dan Kab Klaten pada 11 - 12 Mei 2018.

Jakarta (24/04) – Jika tak ada aral melintang, Menko PMK Puan Maharani akan melakukan kunjungan kerja ke Surakarta pada 10-11 Mei 2018. Sebagai persiapan, Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Awal Kunjungan Kerja Menko PMK di Ruang Rapat Lantai 4 Kemenko PMK, Jakarta. 

Jakarta (20/04) – Kemenko PMK meminta Kemensos untuk menelusuri Kabupaten/ Kota yang belum mencapai 100% dalam percepatan realisasi Bansos Rastra, terutama dalam periode Januari-Maret 2018. Demikian amanat Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra 2018 yang berlangsung, Jumat ini di Hotel Haris Vertu Jakarta.

Jakarta (18/04) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait dengan persiapan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018. Rakor dipimpin langsung oleh Menko PMK, Puan Maharani.

Jakarta (10/04)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, siang tadi membuka rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan perkembangan terkini penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil turunan dari Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan opsi percepatan dengan pendekatan kolaboratif antarK/L terkait, RPP sebelumnya diketahui ditargetkan dapat diselesaikan pada April 2018 ini. Disabilitas merupakan isu multisektor, tidak hanya terikat pada sektor sosial saja.

Bali (28/03)--- Setelah DI Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia kembali menggelar rapat Koordinas, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) terkait konsolidasi berbagai program dan kegiatan pemberdayaan disabilitas dan lansia dengan daerah di Provinsi Bali. Rapat dibuka dan diarahkan langsung oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Sosial Provinsi Bali.

Jakarta (22/03)--- Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Sementara isu strategis RPJMN 2015-2019 butir ke-98 menyatakan bahwa Pemerintah bertekad meningkatkan ketersediaan akses lingkungan dan system social yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan.

Jakarta (20/03) – Pemerintah akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini hingga mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk tahap awal, perluasan BPNT tersebut direncanakan akan dilaksanakan di 24 Kabupaten/Kota.

Jakarta ( 15/03) --- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb A. Choesni, siang ini membuka rapat koordinasi teknis terkait pembuatan dashboard monitoring pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Rakornis ini merupakan tindak lanjut dari rakor sebelumnya yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 maret 2018.