BPJS dan DJSN

Malang (8/11) -- Menko PMK Muhadjir Effendy Jumat sore menyambangi sejumlah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Menko Muhadjir mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Jakarta (31/10)--- Menko PMK, Muhadjir Effendy pada Kamis pagi melakukan konsolidasi terhadap kementerian dan lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Konsolidasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ini berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh para menteri dan pimpinan dari K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, jajaran sesmen dan sestama, jajaran eselon I, dan para awak media.

Jakarta (08/11) – Menindaklanjuti hasil rekomendasi RTM tentang Pengendalian Defisit DJS Kesehatan tanggal 6 November 2017, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tb. A. Choesni, hari ini menggelar rakor eselon I yang dihadiri Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, serta para pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta (06/11) –Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, hari ini kembali memimpin rapat tingkat menteri terkait pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Jakarta (03/11) --- Untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi disharmoni peraturan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK, JKm, JHT dan JP) berdasarkan UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, Kemenko PMK hari ini (Jumat) menyelenggarakan rapat identifikasi masalah peraturan pelaksanaan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan.

Jakarta (1/11) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Senin kemarin mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang dipimpin oleh Plt. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Andi Zainal Abidin Dulung guna membahas tentang masalah jaminan sosial nasional khususnya di bidang kesehatan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Jakarta (15/09)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni, memimpin Rapat Koordinasi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rapat dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Penyelelnggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan berlangsung di ruang rapat Lt. 4 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (24/06) - Bertempat di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima audiensi Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto. Pada kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, TB Achmad Choesni.

Editor : Siti Badriah

Reporter/Fotografer : Ponco Suharyanto

Jakarta (23/03)--- Menko PMK, Puan Maharani, pagi ini mencanangkan gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di lingkungan BJPS Ketenagakerjaan pagi ini di halaman parkir gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Selain pencanangan, Menko PMK juga berkesempatan menempel salah satu potongan puzzle dari 1001 potongan yang disediakan panitia lalu menerima Penghargaan MURI dengan rekor pemasangan puzzle dalam jumlah terbanyak. Di akhir acara, Menko PMK menyerahkan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris Alm.

Jakarta (22/3) - Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas Kepesertaaan BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Togap Simanunsong. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, BAPPENAS, BPS, DJSN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi & Informatika.

Jakarta (11/3) - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial TB. A. Choesni (kanan) menyimak penjelasan paparan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pemaparan oleh BPJS Ketenagakerjaan usai memberikan arahan dan pengantar pada rapat koordinasi Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Hotel Alila,. foto; anggun wahyu/dnovico/humas

Jakarta, 1 Maret,- Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Togap Simangunsong (ketiga) kiri secara resmi membuka Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang membahas finalisasi bahan/materi Sosialisasi Tim Koordinasi Komunikasi Publik Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Selasa, (1/3/2016) pagi di ruang rapat lantai 3, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, jakarta.

Jakarta (16/02)--- Pasca pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Desember 2015 lalu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengeluarkan surat edaran yang memuat batasan kewenangan jajaran Plt Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DJSN, TB Rachmat Sentika, dalam jumpa pers sore ini di kantor DJSN, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.