Produk Hukum | Download file |
---|---|
INPRES NOMOR 16 TAHUN 201101. INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN |
![]() |
INPRES NOMOR 7 TAHUN 201402. INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SKS, PIP & PIS |
![]() |
INPRES NOMOR 1 TAHUN 201503. INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH |
![]() |
INPRES NOMOR 2 TAHUN 201504. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 |
![]() |
INPRES NOMOR 11 TAHUN 20155. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATANPENGENDALIANKEBAKARANHUTANDANLAHAN |
![]() |
Inpres Nomor 11 Tahun 2016Inpres Nomor 11 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 |
![]() |
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 |
![]() |
INPRES NOMOR 7 TAHUN 2017Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
KEPRES NOMOR 9 TAHUN 201101. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL WAKATOBI-BELITONG TAHUN 2011 |
![]() |
KEPRES NOMOR 4 TAHUN 201202. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL MOROTAI TAHUN 2012 |
![]() |
KEPRES NOMOR 8 TAHUN 201303. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013 |
![]() |
KEPRES NOMOR 19 TAHUN 201404. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014 |
![]() |
KEPRES NOMOR 39 TAHUN 201405. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG HARI KELUARGA NASIONAL |
![]() |
KEPRES NOMOR 42 TAHUN 201406. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL TOMINI 2015 |
![]() |
KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 2017KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORIVIED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN |
![]() |
KEPPRES No. 22 Tahun 2015KEPUTUSAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
PERMENKO KESRA NOMOR 01 TAHUN 201401. PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG UNIT LAYANANPENGADAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 02 TAHUN 201402. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 03 TAHUN 201403. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 04 TAHUN 201404. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KIASIF1KASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
|
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 05 TAHUN 201405. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 06 TAHUN 201406. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGANAN AKUSIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 07 TAHUN 201407. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL |
![]() ![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 08 TAHUN 201408. PERATURAN MENKO KESRA NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL |
![]() |
PERMENKO KESRA NOMOR 09 TAHUN 201409. PERMENKO KESRA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS KEMENKO KESRA |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
PP NOMOR 4 TAHUN 200101. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN |
![]() |
PP NOMOR 43 TAHUN 201402. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
![]() |
PP Nomor 44 Tahun 201403. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP |
![]() |
PP Nomor 45 Tahun 201404. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
![]() ![]() |
PP Nomor 101 Tahun 201405. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN |
![]() ![]() |
PP Nomor 103 Tahun 201406. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
![]() |
PP NOMOR 22 TAHUN 2015PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA NEGARA |
![]() |
PP NOMOR 55 TAHUN 2015PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. |
![]() |
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peribahan Keduan atad UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak |
![]() |
PP Nomor 46 Tahun 2014PP NOMOR 46 TAHUN 2014 SISTEM INFORMASI KESEHATAN |
![]() |
PP Nomor 47 Tahun 2014PP Nomor 47 Tahun 2014 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN |
![]() |
PP Nomor 70 Tahun 2015PP Nomor 70 Tahun 2015 jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN |
![]() |
PP Nomor 73 Tahun 2016PP Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
![]() |
PP Nomor 87 Tahun 2014PP Nomor 87 Tahun 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA |
![]() |
PP Nomor 88 Tahun 2014PP Nomor 88 Tahun 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
![]() |
PP Nomor 15 Tahun 2014STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
![]() |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
![]() |
PP Nomor 16 Tahun 2014STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
PERPRES NOMOR 8 TAHUN 200801. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA |
![]() |
PERPRES NOMOR 24 TAHUN 201002. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA |
![]() |
PERPRES NOMOR 13 TAHUN 201403. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMER 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMENTRIAN NEGARA |
![]() |
PERPRES NOMOR 18 TAHUN 201404. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL |
![]() |
PERPRES NOMOR 20 TAHUN 201405. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG TUNJANGAN BELANJA ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA |
![]() |
PERPRES NOMOR 35 TAHUN 201406. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN AKEDEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI SEKOLAH TINGGI METEROLOGO, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
![]() |
PERPRES NOMOR 36 TAHUN 201407. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN |
![]() |
PERPRES NOMOR 41 TAHUN 201408. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2015 |
![]() |
PERPRES NOMOR 46 TAHUN 201409. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL |
![]() |
PERPRES NOMOR 49 TAHUN 201410. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M |
![]() |
PERPRES NOMOR 50 TAHUN 201411. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA |
![]() |
PERPRES NOMOR 98 TAHUN 201412. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL |
![]() |
PERPRES NOMOR 138 TAHUN 201413. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN |
![]() |
PERPRES NOMOR 148 TAHUN 201414. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN SITUS GUNUNG PADANG |
![]() |
PERPRES NOMOR 151 TAHUN 201415. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA |
![]() |
PERPRES NOMOR 152 TAHUN 201416. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE |
![]() |
PERPRES NOMOR 153 TAHUN 201417. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2014 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN |
![]() |
PERPRES NOMOR 165 TAHUN 201418. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA |
![]() |
PERPRES NOMOR 182 TAHUN 201419. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 182 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI |
![]() |
PERPRES NOMOR 183 TAHUN 201419. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL DI BUDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN MEDIA MASSA |
![]() |
PERPRES NOMOR 2 TAHUN 201520. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019 |
![]() |
PERPRES NOMOR 7 TAHUN 201521. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA |
![]() |
PERPRES NOMOR 09 TAHUN 201522. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
![]() |
PERPRES NOMOR 12 TAHUN 201523. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI |
![]() |
PERPRES NOMOR 13 TAHUN 201524. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI |
![]() |
PERPRES NOMOR 14 TAHUN 201525. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
![]() |
PERPRES NOMOR 56 TAHUN 201727. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional |
![]() |
Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan(TPB) |
![]() ![]() |
PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH |
![]() |
PERPRES NO 79 TAHUN 2017PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 |
![]() ![]() |
PERPRES NO 40 TAHUN 2017PERPRES NO 40 TAHUN 2017 |
![]() |
PERPRES NO 87 TAHUN 2017PERPRES NO 87 TAHUN 2017 Tentang PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|
![]() |
Perpres nomor 109 tahun 2015 ttg Tukin Kemenko PMKPerpres nomor 109 tahun 2015 ttg Tukin Kemenko PMK |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
UU NOMOR 12 TAHUN 201101. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
![]() |
UU NOMOR 26 TAHUN 201402. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) |
![]() |
UU NOMOR 32 TAHUN 201403. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
![]() |
UU NOMOR 36 TAHUN 201404. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN |
![]() |
UU NOMOR 37 TAHUN 201405. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR |
![]() |
UU NOMOR 38 TAHUN 201406. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN |
![]() |
UU NOMOR 39 TAHUN 201407. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN |
![]() |
UU NOMOR 41 TAHUN 201408. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
![]() |
Pemajuan KebudayaanUndang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan |
![]() |
UU NOMOR 6 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
![]() |
UU No 19 Tahun 2016UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
![]() |
UU Nomer 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaUU Nomer 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI |
![]() |
Produk Hukum | Download file |
---|---|
PERMENKO PMK NOMOR 1 TAHUN 2019Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif |
![]() ![]() |
PERMENKO PMK NOMOR 2 TAHUN 2018Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. |
![]() |
PERMENKO PMK NO 4 TAHUN 2015PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
![]() |
Permenko PMK no 1 Tahun 2017PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 |
![]() |
PERMENKO PMK NOMOR 2 TAHUN 2015PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 |
![]() |
PERMENKO PMK NO. 2 TAHUN 2017PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 |
![]() ![]() |
PERMENKOPMK 2016 No. 2PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA |
![]() |
Permenko PMK No. 1 2015Salinan Permenko no 1 Tahun 2015 |
![]() ![]() |