Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Jakarta (10/01)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, pagi tadi memimpin sekaligus memberikan arahan dalam rapat koordinasi mengenai evaluasi Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (SIMPKH) di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dihadiri pula oleh K/L terkait terutama dari Kementerian Sosial selaku Pelaksana Program.
Jakarta (21/12)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi sekaligus tinjauan evaluatif mengenai implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) pencegahan dan penanganan tindak pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan Gangguan Jiwa (PDM/ODGJ), Kamis pagi di Jakarta.
Jakarta (19/12) -- Menko PMK Puan Maharani, siang ini menghadiri rapat koordinasi guna membahas usulan beras sejahtera (Rastra) bulan ke-13 di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo. Hadir juga pada kesempatan ini perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Bulog, Kemensos, dan lainnya.
Jakarta (19/12)--- Dunia usaha saat ini dinilai perlu untuk terus didorong keterlibatannya terutama ketika melaksanakan tanggung jawab korporasi mereka khususnya dalam bidang sosial, sambil menggugah kesadaran mereka juga akan keberadaan lansia dengan segala masalahnya. Topik ini mengemuka dalam rapat koordinasi hasil kerjasama Kemenko PMK melalui Asisten deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) pada Selasa pagi.
Jakarta (13/12)--- Jelang penghujung tahun 2017, penyusunan usulan rekomendasi kebijakan tengah dipersiapkan. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama, pagi tadi membuka dan memimpin rapat koordinasi untuk membahas persiapan penyusuan usulan rekomendasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.
Jakarta (13/12) – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Achmad Choesni, siang ini memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tingkat eselon I guna membahas progress tindak lanjut terkait dengan Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.
Jakarta (08/12) --- Pemerintah saat ini tengah serius mengupayakan agar pelaksanaan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018 dapat tersalurkan tepat sasaran dan waktu. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Tahun 2018, waktu pelaksanaan penyaluran BPNT, dan implikasi yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian, merupakan topik utama yang dibahas dalam Rakor Tingkat Menteri (RTM) hari ini di kantor Kemenko PMK.
Jakarta(08/12)— Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres ini untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.
Jakarta (06/12)--- Penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bansos Rastra untuk tahun 2018 akan disiapkan dengan lebih baik lagi. Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menko PMK, Puan Maharani, pagi ini di ruang rapat Lantai 1 Gedung Kemenko PMK, Jakarta. RTM ini merupakan tindak lanjut Rapat Terbatas dengan Presiden pada Rabu kemarin dan mengagendakan pembahasan evaluasi pelaksanaan BPNT 2017 dan rencana pelaksanaannya di tahun 2018.
Jakarta (30/11)--- Pemerintah saat ini terus berupaya memelihara berkesinambungan demi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas rungu wicara melalui translasi berita TV ke dalam Bahasa Isyarat. Namun, terdapat salah satu kendala aspek hukum untuk penyediaan layanan teks/ close caption-nya. Masalah ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tentang implementasi pemenuhan hak rungu wicara melalui translasi berita TV ke dalam Bahasa Isyarat, lalu coba dicarikan solusinya.
Jakarta (29/11)--- Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, siang tadi menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas perkembangan terkini penyaluran Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) secara non tunai.
Jakarta (22/11)--- Jelang puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang rutin diperingati setiap tanggal 3 Desember, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, hari ini menggelar seminar yang mengambil topik sama dengan thema HDI 2017 di Indonesia yaitu “ Menuju Masyarakat Inklusi, Tangguh, dan Berkelanjutan.” Seminar dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni; dan dihadiri oleh para perwakilan K/L, dinas sosial daerah, dan para pengurus organisasi disabilitas.
Jakarta (15/11)--- Setelah menggelar rakor serupa pada 8 November 2017 lalu, Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, hari ini kembali menggelar rapat koordinasi dan masih dalam rangka mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PD).
Yogyakarta (14/11) – Setelah menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Program BPNT dan Rencana Perluasan BPNT Tahun 2018 untuk wilayah Indonesia Barat di Padang, Sumatera Barat, Kemenko PMK menggelar kegiatan yang sama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Yogyakarta.
Jakarta (10/11)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, beserta jajarannya, Jumat pagi menerima audiensi dengan para Anggota Komisi B DPRD Kab Kebumen, Jawa Tengah. Audiensi jajaran Komisi B DPRD Kab kebumen ini diketahui ingin berkonsultasi terkait berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat yang tengah dijalankan oleh Pemerintah khususnya untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Jakarta (08/11)--- Masih dalam rangka mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PD), kerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kemenko PMK hari ini kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan penyusunan tujuh RPP turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta dukungan/penugasan dari K/L terkait.
Jakarta (2/11) – Seiring dengan berlakunya Perpres No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai, pemerintah melalui Kemenko PMK, hari ini (Kamis, 2/11) akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018.
Jakarta (31/10)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, Selasa pagi tadi membuka sekaligus memberikan arahan dalam rapat koordinasi terkait persiapan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2017.
Jakarta (30/10)--- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian memang terus diupayakan Kemenko PMK untuk mendorong upaya percepatan realisasi penyaluran program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Untuk mengetahui perkembangan terkini kedua program itu di lapangan, Kemenko PMK Senin pagi menggelar rakor program ASLUT dan ASPDB di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jakarta.
Bandung (21/10)--- Plt. Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wagiran, menjadi salah satu Narasumber pada Seminar Nasional tentang Komitmen Kota Bandung dalam mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (Forkomkasi) di Aula Universitas Pasundan, Bandung.
Jakarta (17/10) – Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, pagi ini menjadi Narasumber dalam rapat koordinasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke–2 Tahun 2017. Rakor ini bertempat di ruang rapat lt.8, Direktorat Jenderal Imigrasi. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Dirjen Imigrasi Bareskrim, Kemdikbuid, BNP2TKI dan beberapa perwakilan lainnya
Jakarta (16/10) – Program “Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017” (MIBAJ 2017) telah memasuki tahun ketiga. Jumlah anak jalanan masih terhitung banyak. Pemerintah pun berusaha mempercepat penanganan jumlah anak jalanan tersebut.
Kuala Lumpur, Malaysia (06/10)---Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, mewakili Menko PMK, Puan Maharani, menghadiri pertemuan tingkat Menteri antar negara ASEAN guna membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kawasan perdesaan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat lalu.
Jakarta (28/09)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, siang tadi memimpin rapat koordinasi untuk membahas persiapan Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2017 di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Seperti negara lain di dunia, HDI 2017 di Indonesia juga akan diperingati dan pada rakor hari ini dibahas thema peringatan yang akan dipilih, pembentukan panitia inti acara, dan sebagainya.
Nunukan, Kaltara (27/09)---- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko; dan Asdep Pemberdayaan Perempuan, Wagiran, bersama dengan BNP2TKI meninjau perkembangan pelaksanaan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI di Kab Nunukan, Kalimantan Utara. Program yang diinisiasi oleh BNP2TKI dan KPK ini telah diluncurkan oleh Menko PMK pada 16 Februari 2016 lalu.