Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Kapuas Hulu (16/03) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, berpesan agar seluruh bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat KIS, KIP, PMT dan PKH dapat digunakan secara efektif dan efisien serta jangan berlebihan. 

Jakarta (13/03)--- Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada Desember 2015 lalu telah berkomitmen untuk membangun pabrikatau perusahaan yang khusus mempekerjakan penyandang disabilitas. Jika komitmen itu terwujud dan sudah berkembang, para penyandang disabilitas diharapkan siap terjun ke dalam dunia kerja dan mereka diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi. Negara di dunia yang sudah sukses menjalankan bengkel kerja untuk para penyandang disabilitas sejauh ini antara lain Jerman, Thailand, dan Filipina.

Jakarta (08/03)--- Kemenko PMK, melalui Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, melakukan audiensi dengan  Perhimpunan Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Pernas LKS LU). Bertempat di ruang kerja Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni,  audiensi berjalan dengan akrab.

Jakarta (5/3) -- Mulai tahun 2017, dilakukan transformasi Rastra, dari pola subsidi menjadi bantuan sosial, sehingga Program Rastra berubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar seluruh bantuan sosial diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan, sehingga Pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pelaksanaan program BPNT tahun 2017 akan dilaksanakan secara terbatas di 44 kota sedangkan 470 kabupaten/kota lainnya masih akan tetap mendapatkan subsidi Rastra reguler.

Jakarta (03/03)—Melanjutkan rapat koordinasi serupa kemarin (02/04) di Kemenko PMK, Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini memimpin Rakor tindak lanjut tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Rakor diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jl.Jend. Gatot Soebroto No. 79, Jakarta Selatan.

Jakarta (02/03)--- Kemenko PMK, melalui Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, melakukan audiensi dengan Yayasan Sampaguita, kemarin (01/03). Bertempat di ruang kerja Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni, salah seorang pengurus Yayasan Sampaguita yang didampingi Chief Excecutive Officer (CEO) PT Didaktika Sekar Mandiri - ‎Dwika Consulting, Kusuma Prabandari, audiensi berjalan dengan akrab.

Bandung (27/02)--- Program kerja dan kegiatan pada Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2017 ini memang telah disusun.

Jakarta (24/02) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial akan terus meningkatkan dan memantapkan koordinasi pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dan e-warong KUBE dalam lingkup pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan berkala dan penyempurnaan program di tahun 2017.

Jakarta (23/02) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono memipin rapat koordinasi terkait dengan Surat Mendikbud No. 74085/MPK.D/KU/2016  yang ditembuskan kepada Menko PMK perihal rencana penyaluran dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2017 untuk jenjang Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, di kantor Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam rakor tersebut  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta (16/02)--- 18 tahun sudah berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Seiring berjalannya waktu pula, upaya menyejahterakan kaum lanjut usia (lansia) baik di dalam maupun luar negeri nyatanya memang terus mengikuti tren yang berlaku. Maka, segenap diskusi dan pembahasan sepakat menilai bahwa sudah waktunya regulasi tentang kesejahteraan lansia itu dievaluasi dan direvisi.

Jakarta (16/02)--- Uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut rencana akan disalurkan di 44 Kota di tanah air. Demi kelancaran tugas penyaluran yang dilakukan oleh Perum Bulog, Menko PMK, Puan Maharani, pagi tadi memanggil jajaran Perum Bulog dalam forum audiensi. Hadir dalam audiensi ini Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso; Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri, Imam Subowo; dan Direktur Komersial, Febriyanto.

Jakarta (10/02)--- Siang ini, Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi yang merupakan tindak lanjut dari rapat penyusunan perjanjian kerja sama pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental PDM/ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang telah dilaksanakan pada 19 Januari 2017 lalu di Kementerian Sosial. Rakor dipimpin oleh Plh.

Jakarta (07/02)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK siang ini menggelar rakor yang membahas rencana ‘Implementasi Pemenuhan Hak Rungu Wicara melalui Translasi Berita Televisi ke dalam Bahasa Isyarat.’ Rakor berlangsung di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK Jakarta.