Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Jakarta(06/02)-- Asisten Deputi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong, hari ini memimpin Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 di lt.4 Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat No.03, Jakarta Pusat.
Jakarta (06/02)--- Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah akan menaikkan sasaran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang semula 44 kota menjadi 45 kota dan 6 kabupaten. “Pemerintah secara maksimal akan memastikan tahapan persiapan dan pelaksanaan BPNT berjalan dengan lancar.
Jakarta (30/01)--- Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK melalui Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, siang ini menggelar rapat koordinasi terkait Sosialisasi Kebijakan Program ‘Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia untuk Peningkatan Pengembangan Akses Lingkungan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta’ di ruang rapat Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Jakarta (26/01)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi ini menggelar rapat koordinasi terkait penyusunan bahan sosialisasi dalam bentuk video grafis Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK, Jakarta.
Jakarta (13/01)--- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang persiapan pembentukkan perpres pengendalian defisit keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rakor yang dilaksanakan di lt.4 Kemenko PMK dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan beberapa Kementerian atau Lembaga(K/L) terkait lainnya.
Jakarta (12/01)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, siang ini menggelar rakor sinkronisasi program kerja untuk tahun 2017 dengan sejumlah K/L mitra kerjanya. Rapat dipimpin langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni.
Jakarta (29/12)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi tadi menggelar rapat koordinasi yang membahas masalah standar penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan bagi Tuna Netra (TUNET) di Ruang Rapat lt.4 Gedung Kemenko PMK, Jakarta.
Jakarta (27/12) -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tubagus A Choesni mengadakan rapat koordinasi mengenai tindak lanjut ratas defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan. Rapat dilaksanakan di Ruang rapat Lantai 3 Kemenko PMK. (tws)
Jakarta, (20/12)—Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni, hari ini membuka seminar tentang Berbagi Pengalaman Reformasi Cukai Pajak yang diterapkan oleh negara Filipina. Seminar ini berlangsung di Hotel Double Tree, Pejaten, Jakarta Selatan. Acara ini diawali dengan sambutan oleh World Health Organization (WHO) Indonesia, Jihane Tawilah, Kemudian Tb. A. Choesni menyampikan pengantar sekaligus membuka acara ini.
Jakarta (14/12)—Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono, didampingi Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Putri, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Bansos Non Tunai (PIPKIP) Tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat lt. 4 gedung Kemenko PMK, Jakarta.
Jakarta, (10/12) -- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni (tengah) didampingi Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama (kiri) dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Bambang Sugeng (kanan) memfasilitasi pembahasan draft final dan rencana penandatanganan MoU diruang rapat lantai 6 Gedung Kemenko PMK.
Jember (05/12)--- Seperti negara lain di dunia, Indonesia pada hari ini juga memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang rutin digelar setiap tahun pada tanggal 3 Desember. HDI 2016 kali ini secara internasional berthema: “Achieving 17 Goals for the Future We Want” sementara thema nasional adalah “Membangun masyarakat inklusif, adil dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas untuk Indonesia yang lebih baik.” Acara puncak peringatan HDI 2016 di Indonesia berlokasi di alun-alun Kota Jember, Jawa Timur dan disemarakkan dengan berbagai kegiatan.
Malang (30/11)--- Keasdepan bidang Koordinasi Kompensasi Sosial pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi ini melakukan sosialisasi sekaligus pemaparan mengenai rencana perluasan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Penanganan Pengaduan (SPP) Program Raskin/Rastra dan Bantuan Pangan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Jakarta (17/11) -- Usai kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), Menko PMK Puan Maharani didampingi oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyaksikan cara pencairan Bantuan Sosial Non Tunai PKH oleh para penerima manfaat.
Jakarta (17/11) – Pagi ini Menko PMK, Puan Maharani, menghadiri Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Kegiatan ini melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai keuangan inklusi, maka kemudian digulirkan suatu terobosan baru baik bentuk barang maupun model distribusi bantuan yang sepenuhnya memanfaatkan sistem perbankan, hari ini secara resmi dilakukan penyerahan bantuan non tunai bagi para penerima manfaat yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Jakarta(16/11)—Menindak lanjuti arahan Menko PMK yang berkaitan dengan isu defisit BPJS kesehatan, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni,hari ini memimpin rapat koordinasi teknis(rakornis) tingkat eselon I untuk membahas tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) mengenai pembiayaan bpjs kesehatan pada tanggal 9 November 2016.
akarta (09/11)---Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb. A. Choesni, didampingi Asisten Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama; bersama dengan Head of Unit Disability and Community Inclusion Flinders University, Australia, Caroline Ellison; pagi ini hadir dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga terkait Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang No.
Mataram (08/11)--- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko; bersama Gubernur NTB, Wakil Pimpinan KPK, Dirjen Binapenta Kemenaker, Sestama BNP2TKI, Kakanwil Hukum dan HAM NTB, Ka BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Ka OJK NTB, Wakil Kapolda NTB, Wakil PT. Angkasa Pura I, Bupati Sumbawa, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Bima, menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola layanan TKI wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Gubernur NTB.
Jakarta (7/11)--- Keasdepan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, menyelenggarakan diskusi dalam rangka perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Kelanjutusiaan (Older People’s Association). Dalam diskusi hadir sebagai narasumber, dari Pusat Pengkajian Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) UNS Surakarta, Tuhana dan Izza Mafruhah; serta Pakar dan Pemerhati Kelanjutusiaan dari Yayasan Swastisvarna, Adhi Santika.
Jakarta (27/10)--- Kedeputian bidang Koordinasi Pennaggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK melalui Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, baru-baru ini menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang berthema “Program Kebijakan Pengembangan Old People Association (OPA) di Indonesia.” FGD yang berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah ini terselenggara atas kerja sama Kemenko PMK dengan LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Semarang (28/10) – Bertempat di lapangan Kelurahan Padangsarai, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 15 E-Warong KUBE PKH diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Jum’at pagi (28/10).
Jakarta, (25/10), Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, T.B. Choesni memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, Selasa, (25/10/2016) siang di Ruang rapat lantai IV, kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Dalam Rakor tersebut dihadiri para pejabat yang mewakili dari K/L terkait. Tampak hadir juga Staff Khusus Menko PMK Prasetijono Widjojo dan Dolfie dan Staf Ahli Menko PMK Sonny Harry B.H. (Fotografer/Reporter: Wahyu/G.Sunaryo).
Jakarta (24/10) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pagi ini menjadi Narasumber Pers Briefing 2 Tahun Kerja Jokowi-JK, yang bertempat di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam kesempatan ini Mendikbud, Menag, Mensos, Menristekdikti, Menteri PP dan PA, Mendes, Menkes, dan Menpora.
Jakarta (21/10)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, hari ini menggelar Rakor yang membahas mengenai pemenuhan hak politik kaum disabilitas terutama ketika pesta demokrasi berlangsung. Rakor sehari ini dilaksanakan di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK dan dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb.
Jakarta (19/10)--– Asisten Deputi bidang Koordinasi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong, sore ini memimpin rapat koordinasi (rakor) Penanganan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat lt. 4, Kemenko PMK ini bertujuan untuk membahas pelayanan kesehatan terhadap PBI yang tidak memiliki NIK dan upaya yang diperlukan agar PBI yang tidak memiliki NIK ini segera memiliki NIK. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenkes, Kemendagri, Kemsos, BPJS, DJSN, TNP2K, dan BPS.