Semarang (3/03) -- Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B. Harmady, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Walikota Semarang, Hendra Prihadi, di kantor Walikota, Semarang (3/03). Rakor ini adalah tindak lanjut dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesiapan E-Waroeng dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK pada tanggal 2-3 Maret 2017 di Kota Semarang, Jateng. Rakor ini hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Direktur BNI Cabang Semarang, Perum Bulog, Dinas Sosial, serta para SKPD terkait.
Menurut Sonny, pelaksanaan monev dan Rakor ini merupakan wujud koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Kemenko PMK pada pelaksanaan BPNT agar berjalan lancar dan tidak ada hambatannya.
“Kemarin dan hari ini tim Monev Kemenko PMK telah terjun langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan para agen 46, agen RPK, E-Waroeng KUBE-PKH maupun KPM, tentunya masih ada permasalahan yang kami temui di lapangan. Tapi umumnya persoalan yang kami temui hanya masalah sosialisaai yang belum optimal,” terang Sonny.
Untuk Kota Semarang, menurut Sonny, sejauh ini lebih siap dalam pelaksanaan program BPNT melalui E-Waroeng KUBE-PKH, karena E-Waroeng di wilayah ini adalah yang paling aktif. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang pernah Dia kunjungi, E-Waroeng di Semarang ini lebih aktif dan lebih banyak jumlahnya. Tercatat di Kota Semarang ini ada kurang lebih 16 E-Waroeng itu artinya satu kecamatan satu E-Waroeng.
Menurut Sonny, permasalahan yang paling krusial yang saat ini dihadapi para agen E-Waroeng KUBE-PKH adalah stokist barang yang kurang lancar. Umumnya para agen mengeluhkan lamanya stok barang datang karena mereka harus order terlebih dahulu dari Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) dan KMIS ini baru mendistribusikan ke E-Waroeng. Masalah ini kalau dibiarkan tentunya dapat menghambat perkembangan E-Waroeng itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Tommy J, mengungkapkan bahwa permasalah perbedaan data KPM masih ada. Untuk penyaluran BPNT diputuskan memakai data BNI, dan data BNI berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos), di lapangan ada selisih data sebanyak 372 orang yang tidak valid.
"Kami tentunya tidak bisa langsung mengambil keputusan karena ini berkaitan dengan SOP yang dimiliki oleh pihak BNI, kami hanya sekedar mengusulkan dan memberi masukan kepada BNI yang kemudian pihak BNI meneruskan lagi ke pusat, jadi muter ke atas lagi, atas permasalahan ini berimplikasi ada 83 keluarga yang tidak berhak menerima bantuan," terang Tommy.
Rakor juga mengungkapkan bahwa pihak Bulog sudah siap untuk menyalurkan beras, gula dan minyak goreng. Sementara pihak BNI saat ini masih mendistribusikan kartu untuk penerima beras sejahtra dan PKH dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Maret ini. (DAM)
