Jakarta (30/10)--- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian memang terus diupayakan Kemenko PMK untuk mendorong upaya percepatan realisasi penyaluran program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Untuk mengetahui perkembangan terkini kedua program itu di lapangan, Kemenko PMK Senin pagi menggelar rakor program ASLUT dan ASPDB di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni yang didampingi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama. Rakor ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.
Sebagaimana dalam rakor sebelumnya, diketahui bahwa Program ASLUT akan diberikan kepada 30.000 lanjut usia yang masing-masing akan menerima Rp200 ribu per bulan di 34 provinsi, 418 Kabupaten/Kota, 1.531 Kecamatan dan 4.492 Desa. Kriteria penerima ASLUT adalah lanjut usia berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi bedridden atau sakit menahun terlantar (bergantung pada bantuan orang lain atau pendamping), tidak tinggal bersama keluarga dan tidak berpenghasilan tetap. Sementara Program ASPDB diberikan kepada 22.500 penyandang disabilitas berat yang masing-masing akan menerima Rp300 ribu per bulan bulan di 34 Provinsi, 366 Kabupaten/Kota, 4.407 Kecamatan. Hingga 20 April 2017 Program ASLUT dan ASPDB Tahun 2017 dipersiapkan untuk disalurkan secara non tunai khususnya dari lembaga keuangan. Bantuan non tunai yang rencananya akan menyasar 52.500 Penerima Manfaat dengan waktu penyaluran selama 10 bulan dan terbagi dalam tiga periode penyaluran yaitu bulan April, Agustus, dan Oktober.
Pada rakor hari ini, Program ASLUT diketahui telah di-launching dan sudah dicairkan di dua Provinsi yaitu NTT (Kota Kupang) dan DKI (Kota Jakarta Pusat). Penyaluran Tahap I dan II dapat dicairkan sd tanggal 13 November, sedangkan Penyaluran Tahap III di pertengahan bulan November 2017. Kemensos sudah bersurat ke BNI untuk mengetahui progres penyaluran dan pencairan dana non tunai bagi para penerima manfaat. Menurut Kemensos, baru enam Kabupaten dari 400 Kab, per-30 Oktober (Jakpus, Jogja, Karanganyar, Solo, Kendal, dan Samarinda) yang sudah menerima kartu asistensi sosial non tunai itu. Dalam rakor juga disepakati bahwa Program ASLUT akan diintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2018 mendatang.
Untuk Program ASPDB diketahui bahwa Penyaluran tahap I ASPDB, dana sudah sampai ke rekening penerima, sedangkan Penyaluran Tahap II ASPDB baru sampai ke rekening bank dan belum sampai ke rekening penerima. ASPDB Sudah di-launching di lima Provinsi (Kota Yogyakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Mataram, Kota Palembang dan Kota Bandung) khusus untuk Kota Bandung Kartu sudah ada di cabang BNI tapi belum diberikan PIN sementara Kota DIY sudah sampai ke proses pencairan. Dana bantuan telah ditransfer ke rekening masing-masing Penerima Manfaat sebelum jatuh tempo 30 hari. BNI Pusat sudah mendistribusikan kartu ke cabang di seluruh Indonesia sejak tgl 19 Oktober. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)
