Manado (12/4) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, rakor dilaksanakan, Jum'at (12/4).  

Mengawali  arahannya, Sonny, mengatakan ingin membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang ada. “Tugas kita sebagai pemerintah membangun ekosistem yang memudahkan masyarakat berwirausaha secara mandiri, Di tingkat desa, dana desa harus benar-benar dimanfaatkan  untuk dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih baik melalui berbagai infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.”ujarnya. 

Sonny optimis Sulut punya potensi yang besar untuk mengelola Bumdes, apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Diharapkan dengan diselenggarakannya rakor yang dihadiri oleh kepala dinas kabupaten kota dan perwakilan Bumdes/UMKM bisa mengali potensi dan berfikir bagaimana kampung atau desanya mengalami kemajuan lebih cepat lebih cepat dan lebih cepat lagi. 

Saat yang sama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw mengatakan, Sulut menjadi provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor. Sulut memiliki enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia yang hampir semua hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi. Ini disebabkan suplainya tidak maksimal karena moratorium dari Kementerian Perikanan namun Sulut patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi paling rendah.

Di samping itu, lanjut Kandouw, selama tiga tahun belakangan ini sektor pariwisata Sulut mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se Indonesia walaupun tidak termasuk 10 destinasi unggulan di Indonesia. “Tahun 2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak gubernur sudah buka airline yang baru dari Kinibalu dan Davao,” jelasnya. 

Lebih jauh, menurut Kandouw, data BPS menyebutkan bahwa sumbangan pariwisata yang tadinya hanya empat persen di PDRB sekarang sudah mencapai enam belas persen. “Sudah waktunya mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata lokal wisdom kita yang belum tergarap dengan baik,” ujarnya.

Wagub Kandouw juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara kabupaten /kota Provinsi dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan harapan bapak gubernur dana desa dari 1.7 triliun bisa jadi 3 triliun. 

Rakor Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat, dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh , Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos, dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Perwakilan BUMDes, Perwakilan UKM Kota, Dinas PMD se Sulawesi Utara.

Sehari sebelumnya Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK juga telah melaksanakan Rakor Pemberdayaan Kawasan Strategis Khusus yang berlangsung di Ruang WOC Kantor Gubernur. Rakor ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Kesra dr Kartika Devi Tanos yang dihadiri berbagai instansi yaitu dinas transmigrasi dari provinsi dan kabupaten/kota di Sulut. Pada Rakor Kawasan Strategis Khusus, Deputi 7 Kemenko PMK diwakili oleh Asdep Pemberdayaan Masyarakat Wijanarko Setiawan.

Wijanarko menyampaikan, bahwa koordinasi yang dilakukan sangat baik guna menyusun program serta mengevaluasi program yang telah dijalankan. “Tidak dipungkiri, ternyata dari dialog bersama instansi terkait di kabupaten/kota hampir semua daerah mempunyai problem soal transmigrasi. Seperti lahan yang digugat masyarakat hingga ke pengadilan,” ungkap Wijanarko. 

Wijanarko juga menyampaikan, lewat pertemuan ini, pihaknya akan coba merangkum apa yang menjadi persoalan daerah ini, yang nantinya akan dibahas bersama lewat rapat di Kemenko PMK. “Program yang dijalankan Pemprov Sulut sudah sangat baik, terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing. Itu memang perlu ditunjang dari banyak sektor, baik pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lainnya,” ujarnya.

Dari rapat yang dilaksanakan akan merumuskan satu pemahaman terkait sejumlah persoalan baik soal transmigrasi hingga pemberdayaan kawasan strategis khusus. “Kita mendorong bersama agar supaya semua program terkait peningkatan SDM dan sebagainya di semua wilayah Sulut, baik wilayah pesisir dan pinggiran dapat terlaksana dengan baik untuk menunjang visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) menjadikan daerah ini semakin hebat kedepan,” tuturnya.