Gerakan Desa

Jakarta (17/07) -- Asisten Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Awal Subandar, pagi ini memimpin Rakor Pelaksanaan Program Intervensi Kegiatan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) tahun 2019. Hadir dalam rakor tersebut KemenPU&Pera, Kemendes PDTT, Kemendikbud, Kemeristekdikti, dan K/L terkait lainnya. 

Sumbawa Barat (5/7) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan rapat koordinasi  sinergitas dan integrasi yang ditujukan untuk para pendamping dan penyuluh dari berbagai kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (4/7).  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK yang dalam acara ini diwakilkan oleh Staf Ahli Menko PMK Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa DR.

Palangka Raya (2/07) -- Dalam rangka percepatan penyaluran dan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Selasa pagi (2/07). Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi.

Jakarta (20/06) – Dalam rangka persiapan rakor pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan berlangsung pada akhir Juni dan Juli 2019, Kemenko PMK menggelar diskusi di ruang rapat lantai 7 Kemenko PMK, Jakarta. 

Jakarta (18/6) = Kemenko PMK mengadakan rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Natuna. Rakor dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, Wijanarko Setyawan.

Jakarta (18/6) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi (rakor) penyusunan standar indikator keberhasilan program pembangunan desa. Rakor dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Desa, Herbert Siagian.

Surabaya (17/06)---Menindaklanjuti arahan Menko PMK Puan Maharani agar melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk peningkatan kualitas pembangunan desa, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi melakukan monitoring ke beberapa desa di Provinsi Jawa Timur pada 13-14 Juni 2019 lalu. Tujuannya, untuk berdialog langsung dengan aparatur pemerintahan desa, pendamping desa, dan masyarakat desa tentang capaian dan kendala pelaksanaan pembangunan desa.

Bandung (17/06) –Setelah mengunjungi Jawa Timur, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, didampingi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum dan Tim melanjutkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di Provinsi Jawa Barat akhir pekan lalu (15/06)

Jakarta (28/5)  Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi (rakor) kebijakan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Rakor dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi. 

Tangerang Selatan (22/5) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi pemetaan penataan pemanfaatan lahan desa dan tanah adat di Hotel Santika Premier, Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (22/5).

Jakarta (15/5) - Pemerintah lintas kementerian/lembaga (k/l) terus berkoordinasi melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat lokal di Papua dan Papua Barat. Hal itu ditunjukkan melalui sinergi program, diantaranya terkait fasilitasi dan pendampingan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indirdjatiningrum mengatakan bahwa peran pendamping desa, khususnya di daerah Papua dan Papua Barat harus dimaksimalkan.

Jakarta (30/4) - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) ditunda hingga proses pemilihan presiden (pilpres) 2019 selesai. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan beberapa kebijakan terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Kebijakan yang dimaksud antara lain, Undang-Undang (UU) Desa, UU Pokok Agraria, UU Wilayah Pesisir, serta beberapa UU lain yang juga mengatur tentang pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. 

Kupang (26/4). Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Desa yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan melaksanakan rapat koordinasi Implementasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rakor dilaksanakan di Kupang, NTT, Jum'at (26/4)