Jakarta (28/5)  Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi (rakor) kebijakan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Rakor dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi. 

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP), ditahun 2019 Pemerintah memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
"Bahwa RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN", tutur Sonny

Lanjutnya, Sonny menekankan pentingnya sinergi dan integrasi penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat desa guna memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan masyarakat desa. 
"Rakor ini sesungguhnya penting untuk mewujudkan sinergi dan integrasi pendamping/penyuluh dalam upaya keterpaduan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan keterbatasan pendamping/penyuluh yang ada kita ingin memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bisa mempercepat pembangunan ditingkat desa", ucap Sonny

Ditingkat pusat, Kemenko PMK memastikan program-program Kementerian/Lembaga (K/L) yang beririsan mampu bersinergi agar optimal mencapai tujuan pembangunan. 
"Jadi kadang-kadang kita punya program yang beririsan dengan lintas Kementerian sekarang kita coba sinergikan, sehingga kita bisa optimal buat mencapai tujuan sasaran pembangunan", tambah Sonny

Diakhir rapat, Sonny meminta agar pendamping/penyuluh diberikan payung hukum supaya kegiatan antar K/L bisa sinergi dan dilaksanakan. 
"Agar ini bisa dioperasionalkan dan dilaksanakan maka dibutuhkan payung hukum yang bisa mendukung pelaksanakan sinergi pendamping dan penyuluh ini", tutup Sonny. 

Hadir dalam Rakor perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, KKP, KLHK, BKKBN, Kemenkop UKM dan Kementerian/Lembaga yang terkait lainnya.

Foto & Reporter : TWS