Jakarta (15/5) - Pemerintah lintas kementerian/lembaga (k/l) terus berkoordinasi melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat lokal di Papua dan Papua Barat. Hal itu ditunjukkan melalui sinergi program, diantaranya terkait fasilitasi dan pendampingan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indirdjatiningrum mengatakan bahwa peran pendamping desa, khususnya di daerah Papua dan Papua Barat harus dimaksimalkan.

"Dengan kita mensinergikan program yang ada di kementerian/lembaga, harapannya para pendamping ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi di desa," ujarnya saat Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal di Ruang Rapat Lantai 6, Kemenko PMK, Jakarta (15/5).

Meskipun, menurut Indri, untuk itu perlu intervensi dari penyuluh agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Papua dan Papua Barat dapat dimaksimalkan untuk pembangunan desa.

Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bahartani Lamakampali menambahkan, selain pendampingan, fasilitas infrastruktur juga harus diprioritaskan.

Pasalnya, sejumlah daerah tertinggal termasuk Papua dan Papua Barat masih terkendala jarak yang jauh namun belum disertai infrastruktur memadai. Begitu pun dengan akses telekomunikasi yang masih sangat sulit.

"Ini tentu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah, apalagi Papua dan Papua Barat memiliki tantangan tersendiri. Akan tetapi,  kita coba memfasilitasi hal tersebut. Papua kendalanya di teknologi yang masih sederhana, pemasaran produk yang terbatas, juga ketersediaan SDM terampil yang masih sedikit," tuturnya.

Rapat tersebut diadakan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi teknis pembangunan daerah wilayah III yang diselenggarakan di Balikpapan, 12-14 Maret lalu. Turut hadir perwakilan dari Kemendes PDTT, Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Foto & Reporter : Puput