Ngabang (8/4) --- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B Harmadi, berkesempatan mengunjungi beberapa desa di wilayah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu lalu (06/04) seusai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Dana Desa dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Di depan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, dan sekitar 500 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat Adat se-Kabupaten Landak, Sonny menekankan pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang berkualitas. Tahun 2019, Kabupaten Landak mendapatkan Dana Desa sebesar Rp185 Milyar atau meningkat Rp31 Milyar dibandingkan tahun 2018. “Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik dan berkualitas, dimulai dari alokasi yang berkeadilan, musyawarah desa yang baik, perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang baik,” tegasnya lagi. Lebih lanjut Sonny menjelaskan tentang pemahaman Padat Karya Tunai Desa sesuai instruksi Presiden Jokowi dan arahan Menko PMK,  Puan Maharani, sebagai bentuk penguatan implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa.

Pada kesempatan Rakor tersebut juga disampaikan bahwa Aparat Penegak Hukum diharapkan melakukan pendampingan terhadap desa-desa, bukan sekedar mengawasi para kepala Desa. Sonny juga menyampaikan bahwa seluruh aparatur dan pemangku kepentingan desa harus memperhatikan kualitas penggunaan Dana Desa, dimulai dari musyawarah desa yang baik dengan melibatkan seluruh warga masyarakat desa dan mengingatkan pentingnya mekanisme kontrol BPD. Diakuinya bahwa Dana Desa masih lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik seperti Polindes, perpustakaan desa, dan PAUD. “Setelah infrastruktur desa lengkap, ke depan, penggunaan Dana Desa diutamakan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan manusia melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat,” tutup Sonny.

Setelah selesai memberikan arahan pada Rakor tersebut, Sonny lalu mengunjungi desa Hilir Kantor dan Hilir Tengah. Dua desa tersebut termasuk dalam kategori desa maju menurut Indeks Desa Membangun. Di dua desa tersebut, Dana Desa tahun 2018 dan 2019 telah digunakan untuk kegiatan padat karya seperti pembangunan rabat beton dan jembatan guna memudahkan aksesibilitas antar dusun. Menurut kepala Desa Hilir Kantor, ke depan Dana Desa akan lebih banyak dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan BUMDes untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. “Bagi desa-desa yang memiliki karakteristik perkotaan dengan penduduk yang padat, harus mampu membuat terobosan inovatif sehingga menghasilkan dampak nyata terhadap warga masyarakat. Contohnya unit usaha BUMDes dapat diarahkan untuk mengelola bank sampah,”  jelas Sonny. (sumber: kedep VII Kemenko PMK)