Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).
Oleh humas on January 09, 2019

Jakarta (08/01) – Menindak lanjuti arahan Menko PMK sehubungan dengan adanya rencana kebijakan terkait dengan penyetaraan penghasilan tetap bagi para perangkat desa dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2018, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, siang ini mengadakan rakornis eselon I tentang penyetaraan penghasilan tetap (siltap) dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 di ruang rapat lantai 6, Kemenko PMK, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Sonny menyampaikan pesan dari Menko PMK yang harus segera dilaksanakan terkait penghasilan tetap bagi para perangkat desa, di antaranya penyetaraan penghasilan tetap (siltap) ini kemungkinan bisa dilaksanakan, serta penyetaraan penghasilan tetap sebisa mungkin dikaitkan dengan kinerja dari desa tersebut.

Kondisi saat ini penghasilan tetap perangkat desa diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa ini adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Untuk itu tindaklanjutnya adalah kebijakan penyetaraan besaran penghasilan tetap setara  ASN golongan II/a, yang diusulkan melalui Peraturan Presiden atau melalui Peraturan Menteri, dengan konsekuensi melakukan beberapa revisi pasal pada PP nomor 43 Tahun 2014 jo PP nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan alternatif pada pasal 81 di PP 43 tahun 2014 PP 47 tahun 2015 yaitu mengenai ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mendasarkan pada range dan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden, BPKP serta dari TNP2K.

Foto & Reporter : Anggun Wahyu 
Editor : Siti Badriah

Kategori: