Jakarta (22/02)- Menindaklanjuti arahan presiden agar dana desa tahap 1 dapat salur seawal mungkin di tahun 2020, pemerintah dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B. Harmadi melakukan kunjungan kerja ke enam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kurun waktu dua hari, Rabu dan Kamis (19-20/2), Sonny berkunjung ke Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan ke Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto di Provinsi Jawa Timur.

Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Boyolali menjadi lokasi pertama yang dikunjungi sekaligus merupakan desa pertama yang mencairkan dana desa tahap 1 di Kabupaten Boyolali. Pada pertemuan dengan camat, perangkat desa, para pendamping desa dan ibu-ibu penggerak PKK, Sonny berpesan agar apa yang sudah menjadi praktik baik di Sindon dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta ditularkan ke desa lainnya.

"Tingkatkan kualitas belanja dana desa, penggunaan dana desa jangan hanya untuk kegiatan yang sifatnya mengulang. Munculkan kegiatan-kegiatan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa Sindon," ujar Sonny pada kesempatan diskusi di kantor desa.

Kunjungan selanjutnya adalah Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Di depan jajaran perangkat desa, camat, dan pengurus BUMDesa, Sonny memaparkan karakteristik desa Gedongan yang sudah semi-urban memerlukan lebih banyak kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat ketimbang yang bersifat pembangunan infrastruktur.

"Keberadaan BUMDesa juga dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga masyarakat desa," cetusnya.

Oleh sebab itu, Sonny berharap BUMDesa dapat aktif sehingga memberi kontribusi besar bagi desa. Tidak sedikit BUMDesa yang sulit berkembang karena status mereka bukan berbadan hukum, namun badan usaha.

"Hal ini yang menyebabkan BUMDesa kesulitan untuk mengakses permodalan dari pihak lain. Untuk itu, kami memasukkan poin penguatan tersebut ke dalam Omnibus Law," paparnya.

Lebih lanjut, Sonny atas nama pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Desa Jiwan di Kabupaten Madiun yang menjadi desa pertama di Indonesia yang menerima dana desa tahap 1 tahun 2020. Keberhasilan pencapaian itu dinilai tidak lepas dari pendampingan yang baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun dan partisipasi aktif masyarakat Desa Jiwan.

Capaian yang bagus terlihat dalam pengelolaan BUMDes Sumber Rejeki. Baru setahun beroperasi, BUMDesa Jiwan membukukan omset Rp1,4 miliar.

"Ini bisa menjadi praktik baik yang dapat dicontoh oleh desa lain. Kunci keberhasilannya adalah pengurus BUMDes punya semangat, komitmen dan jeli melihat potensi di desanya. Selain itu, keberhasilan BUMDesa juga tergantung dari kepemimpinan di desanya. Saya lihat di Jiwan ini sangat bagus," kata Sonny saat kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun.

Ia pun menegaskan, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya perencanaan yang baik dalam penggunaan dana desa. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi untuk menciptakan SDM unggul.

"SDM bangsa yang unggul berasal dari SDM desa yang unggul. Tiap desa diminta mendukung upaya pemerintah tersebut," tegasnya.

Sedangkan hal utama yang perlu dilakukan desa adalah perbaikan gizi bagi masyarakat. Seluruh desa di Indonesia diharapkan berperan untuk penurunan dan pencegahan stunting atau hambatan tumbuh kembang anak.

Di Kabupaten Nganjuk, Sonny berdiskusi dengan warga masyarakat Desa Putren, Kecamatan Sukomoro. Desa yang dilalui oleh jalan tol trans Jawa ini merupakan desa agraris. Sonny berpesan agar dana desa tahap 1 dapat segera dicairkan sehingga terjadi aktivitas pembangunan di desa.

“Dengan diubahnya komposisi penyaluran dana desa yang semula 20%, 40%, dan 40% menjadi 40%, 40%, dan 20%, Bapak Presiden ingin agar pemerintahan desa bisa merencanakan dan melaksanakan program dengan baik. Karena banyak desa mengeluh pencairan dana desa sebanyak 40% dicairkan di akhir tahun sehingga menyulitkan realisasi. Karena waktunya mepet kualitas pembangunan juga jelek. Sekarang sudah diubah. Pencairan terbesar ada di awal tahun," tegas Sonny.

Dari Kabupaten Nganjuk, rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Kayen di Kabupaten Jombang. Di kota santri ini, Sonny mendengarkan penjelasan mengenai interkoneksi OMSPAN dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sonny mengungkapkan bahwa interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes didasari atas kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara umum dan dana desa secara khusus.

"Tantangan yang masih harus kita hadapi khususnya untuk desa yang belum online. Perlu upaya ekstra yaitu operator Siskeudes membawa data dan dokumen ke ibukota kecamatan atau kabupaten untuk selanjutnya dilakukan import ke dalam OMSPAN," tukasnya.

Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian dalam implementasi interkoneksi adalah kapasitas SDM kabupaten yang terbatas dalam melakukan validasi dan verifikasi data Siskeudes dari desa.

Lokasi terakhir menjadi titik kunjungan kerja adalah Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Di kantor desa yang terletak di tepi Sungai Brantas ini, rombongan Kemenko PMK berdialog dengan Kadis PMD, Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa serta para tenaga pendamping profesional.

Sonny mengutarakan bahwa dengan nilai sejarah dan budaya yang ada di Mojokerto, warisan nilai luhur Majapahit dapat menjadi muatan kearifan lokal bagi desa untuk maju.

"Kegiatan inovatif-inovatif di desa perlu di dorong. Kita mendorong agar desa-desa wisata dapat berjejaring dengan platform digital penyedia jasa perjalanan, sehingga wisatawan mempunyai alternatif yang lebih banyak. Misalnya, BUMDesa mengelola homestay dengan cita rasa lokal di sekitar Trowulan," pungkas Sonny.

Lebih lanjut, diungkapkannya bahwa ada kejenuhan para wisatawan untuk menginap di hotel-hotel berbintang dan ini merupakan kesempatan bagi desa, khususnya BUMDesa untuk mengelola potensi ekonomi wilayah desa.