Jakarta, 31 Oktober - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 3 November. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan peluncuran perdana tersebut dilakukan di 5 wilayah Jakarta melalui kantor pos.
"Fokus pada rakor ini, persiapan peluncuran program keluarga produktif melalui KIS dan KIP oleh Pak Presiden pada 3 November. Di mana, beliau akan meluncurkan di 5 wilayah Jakarta melalui kantor pos," ujar Puan saat gelar jumpa pers.
Hal ini diungkapkan di Ruang Rapat lantai 7 Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, No.3, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014). Meski KIS, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dikirim secara bersamaan, namun prioritas utama pemerintah saat ini KIS. Sementara, KIP baru akan efektif maksimal pada 2015 disesuaikan dengan tahun ajaran baru.
Puan berupaya agar peluncuran kartu-kartu tersebut sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Ini dimaksudkan agar masyarakat kecil dapat tetap memenuhi kebutuhannya.
"Rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, waktunya kapan itu hak Presiden. Kartu ini menjadi yang ingin dinikmati masyarakat sebelum rencana kenaikan BBM dilakukan pemerintah tahun 2014 ini," lanjutnya.
Adapun penerima program tersebut diambil dari data milik Kemendagri tahun 2011. Namun demikian, Puan meminta Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga ikut rapat itu untuk segera dapat meng-update data terbaru.
3 Kartu Program Keluarga Produktif Telan Dana Rp 6,4 T dari Bansos
Sementara itu, 7 Kementerian di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah menggarap Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. 3 Kartu ini menggunakan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun dari dana Bansos.
"Untuk KIS, KIP dan KKS dananya Rp 6,4 triliun dari Bansos. Makanya prosesnya dilakukan terlebih dulu sebelum ada proses subsidi nanti," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai rapat di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
Menurut Khofifah, dana tersebut untuk membiayai seluruh proses program Kartu Keluarga Produktif tersebut selama bulan November dan Desember 2014. Pada 2015, kartu-kartu itu diharapkan bisa dipegang oleh 1,7 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia.
"Tambahan dari KIS adalah 432 ribu PMKS, ini kelompok kemarin mereka menggunakan KK. Gelandangan, pengemis, dan lainnya, mereka insya Allah ter-cover, kelompok 1,7 juta yang unregistered ini. Mudah-mudahan 2015 ter-cover semua bertahap. Di dalamnya nanti termasuk bayi yang baru lahir," ujar Khofifah.
Sementara ini, kartu-kartu itu telah dipegang oleh pengungsi Gunung Sinabung. Namun karena terbatasnya akses pelayanan keuangan, pemerintah masih akan menunggu sampai kartu-kartu tersebut diluncurkan pada Senin (3/11) mendatang.
"Sekarang di satu tempat pengungsian, direlokasi 3 desa ada 371 KK dan 900 KK. Jadi pendekatan KIS dan KIP relatif lebih mudah karena di 1 lokasi. Nanti mereka mengakses lembaga keuangan mana yang ditentukan oleh Bank Mandiri," tutup Khofifah.
Rapat koordinasi tingkat menteri ini berlangsung secara tertutup. Para menteri yang hadir dalam rapat ini antara lain Mebuddikdasmen Anies Baswedan, Menkes Nila Moeloek, Menteri PP dan PA Yohana Yambise, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkominfo Rudiantra serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar. (Dn/Gs).
