Jakarta, 31 Oktober - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani memimpin rapat koordinasi dengan sembilan kementerian di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014) pagi. Rapat ini terkait persiapan peluncuran Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Sembilan Menteri di antaranya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.
Selain sembilan menteri, Puan turut mengundang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK). Sejauh ini menteri yang sudah hadir di antaranya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Menko PMK Puan Maharani mengatakan memang sedang mengupayakan peleburan KIS dengan BPJS. Pasalnya menurut Menko, KIS ini memiliki cakupan pelayanan dan pembiayaan yang lebih luas bila dibandingkan dengan kartu sebelumnyaTarget penerima KIS ini ungkap Puan adalah masyarakat prasejahtera yang belum menerima kartu BPJS. Sementara anggaran KIS dan Kartu Indonesia Pintar akan menggunakan APBN 2014 yang sudah disetujui pemerintah era Presiden SBY dan DPR periode lalu. Menurutnya, anggaran tersebut memang sudah difokuskan untuk bidang kesejahteraan rakyat.
"KIS targetnya untuk masyarakat prasejahtera yang belum terima kartu BPJS. Sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima di tahun 2014 dan 2015 tapi kami harap nanti bisa bertambah," kata Puan.
Menkes Pastikan KIS Tak Ganggu BPJS
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak akan mengganggu program BPJS Kesehatan yang sudah berjalan. Justru, kata Nila, ada beberapa hal yang ditambahkan.
"Tidak berbeda sebenarnya, tapi justru ada beberapa yang dikerjakan," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014). Nila datang untuk melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri lainnya yang dikoordinatori oleh Puan Maharani.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan rapat lanjutan dari hari Rabu lalu.
"Hari ini kita bahas soal KIS, KIP, KKS. Jadi kita bicara lebih jauh mengenai sekolah, daerah dan anak-anak yang akan didata. November dijalankan siap apa enggak," kata Anies di kantor Kemenko PMK.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far juga memberikan pernyataan senada. Diungkapkannya rapat koordinasi ini membahas tugas-tugas tiap instansi yang akan diemban dari program kerja, jadwal, kegiatan yang akan datang.
"Itu juga dibahas Kartu Indonesia Pintar, salah satunya yang akan dilaunching itu. Nanti bisa juga desa pariwisata, desa mandiri, desa sehat dan lain-lain," imbuhnya.Perlu diketahui, pemerintah akan meluncurkan dan mendistribusikan KIS dan KIP pada 7 November 2014, atau pekan depan.
Distribusi tahap awal akan disalurkan satu juga KIP dan KIS bagi kepala keluarga di wilayah Sinabung, Sumater Utara, sekaligus sebagai tahapan uji coba. Jika berhasil, program ini akan dilakukan secara nasionalisasi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengatakan, bahwa selama ini program Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya menjangkau siswa miskin pada ranah sekolah. Sedangkan, banyak siswa putus sekolah yang butuh bantuan dan tidak terjangkau oleh BMS.
"Dengan adanya KIP ini, supaya mereka yang putus sekolah ini mau balik lagi ke sekolah, kita berikan bantuan ini," ungkap Anies.
Tak hanya itu, Anies juga mengatakan, selain siswa miskin, siswa rentan miskin pun akan diberikan bantuan. Selama ini siswa rentan miskin tidak mendapatkan perhatian. Sedangkan untuk mengantisipasti bantuan yang tumpang tindih, pemerintah akan menghapus BSM.
"Nanti dana akan dialirkan melalui KIP seperti yang kami bicarakan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kemarin (Kamis, 30/10/2014 – red)," katanya.
Kendati pun demikian, Anies belum bisa menjelaskan mekanisme detail penyaluran dana. Seperti untuk masyarakat pada daerah pesisir, pegunungan, yang jauh dari kota atau Bank setempat.
"Untuk teknisnya masih kita koordinasikan lagi, bagaimana detail penyalurannya itu," jelas Anies.
Urusan Desa Pindah ke Kementerian Baru
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan urusan desa yang selama ini di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Akan ada satu Direktorat Jenderal di sini , yang 75% pegawainya pindah ke kementerian lain, yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," kata Tjahjo saat serah terima jabatan di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Peleburan urusan desa dan PNS Ditjen PMD tersebut seperti dilansir laman Bisnis.com., disebabkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan ada rekrutmen pegawai dan pembangunan infrastruktur untuk kementerian baru.
"Ada perintah dari Pak Presiden Joko Widodo untuk tidak boleh ada pengangkatan pegawai baru dan pembangunan gedung baru. Dan kemarin kami sudah berdiskusi panjang dengan Setneg terkait nomenklatur kementerian baru. Jadi, silakan ambil 75% pejabat dan staf Ditjen PMD Kemendagri yang bisa dipindahtugaskan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," jelasnya.
Tjahjo mengatakan peleburan urusan Desa ke kementerian tersendiri tersebut dimaksudkan agar pembangunan desa menjadi lebih optimal karena desa merupakan bagian dari Pemerintah Pusat.
"Desa harus diperkuat, makanya ada hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penguatan desa di Kemendagri, ada pula bagian 75 persen dari Ditjen PMD ini yang kami serahkan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," ujarnya.
Terkait pembagian kewenangan Ditjen PMD, Tjahjo mengatakan hal itu sedang dalam pembahasan antara Dirjen PMD Tarmizi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Kami sudah mengirim apa saja pembagian kewenangannya ke Setneg dan Setkab, Kamis sore (30/10), karena Senin depan (3/11) harus sudah ada Keppres mengenai ini," ujarnya. (Bn/Dn/Gs).
