Jakarta, 12 Nopember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan dalam visi nawacita, pembangunan SDM yang berdaya saing menjadi agenda pemerintah Presiden Jokowi. Ia berpendapat dalam pembangunan SDM tidak banyak memerlukan aparat yang bersih, demokratis, dan terpercaya.

"Untuk membangun pembangunan SDM tidak hanya memerlukan aparat yang bersih, demokratis dan terpercaya. Namun untuk memberikan pelayanan publik yang baik kita harus mampu memanfaatkan pemerintah lebih efektif, efisien, dan akuntabel," kata Puan.

Hal itu disampaikan Puan dalam sambutannya pada Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di BPPT, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).

Puan seperti dilansir laman Detiknews.com, menilai untuk mendukung jalannya rencana pemerintah memang diperlukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. "Kita menyiapkan SDM itu agar mampu mengelola pelayanan publik terlebih dahulu," ucapnya.

"Namun tetap harus didukung pelayanan data dan informasi yang akurat," sambungnya.

Kemudian, Puan mencontohkan terkait KIP dan KIS, kedua kartu sakti tersebut merupakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Hal itu karena pemerintah bertujuan memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan kepada masyarakat.

"Sesuai dengan peraturan presiden, pemerintah menerapkan perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dalam penerapannya pemerintah menerbitkan KIP, KIS, dan KKS," jelasnya.

Penerapan Memang Tidak Mudah

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan bahwa Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih banyak mendapat kritik lantaran dinilai belum jelas payung hukumnya. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan menjalankan KIP, KIS, dan KKS memang tidak mudah.

"Ternyata memang tidak mudah untuk melakukan satu yang memang harus dilakukan tanpa melanggar aturan mekanisme," tegas Menko PMK.
"Jadi kartu-kartu yang ada ini nantinya memang akan menggantikan kartu-kartu yang sekarang ada dan beredar di masyarakat," sambungnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah membutuhkan kartu yang bisa mewakili semua sistem. Sehingga masyarakat tidak perlu repot dengan membawa banyak kartu.

"Ya tentu saja sampai dua bulan ini kan kami tetap melakukan hal-hal yang teknis dan mekanismenya ada di lapangan, tapi nanti yang kami harapkan pada Januari 2015 akan ada perbaikan dari semua hal yang sudah kita lakukan selama dua bulan ini," jelasnya.(Dn/Gs).