Jakarta, 29 Nopember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.
Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.
"Kami sudah dipanggil ke regional untuk melakukan pembayaran secara sepat, maksimal 10 Desember 2014 PSKS sudah terbayar semua. Jadwal semula satu daerah selesai dua hari akan dipadatkan menjadi sehari," kata Budi.
Budi pun seperti dilansir laman Kompas.com, menanggapi data penerima manfaat PSKS yang banyak dikeluhkan sejumlah kepala desa yang dinilai salah sasaran. Menurutnya, PT Pos hanya sebatas menjadi juru bayar dan tidak mengetahui mengenai administrasi. Seluruh data yang ada di PT Pos, menurutnya, sudah satu paket dikirim oleh pusat.
"Data dari BPS pusat dan Kemensos, kami sebatas membayarkan saja. Artinya yang punya gawe Kemensos kemudian menggandeng Kantor Pos," kata Budi.
Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kepala desa di Kabupaten Semarang mendesak pemerintah segera memperbaiki data penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sebab, akibat ketidakcermatan pendataan, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan dana kompensasi BBM tersebut.
Dimarahi Warga yang Tak Dapat Bantuan, Kepala Desa Curhat
Sejumlah kepala desa di Kabupaten Semarang mendesak pemerintah segera memperbaiki data penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pasalnya, akibat ketidakcermatan pendataan, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan dana kompensasi BBM tersebut.
Menurut mereka, masyarakat akhirnya melempar kesalahan dalam pembagian dana PSKS itu kepada mereka yang dinilai tidak menyajikan data warga miskin yang benar kepada pemerintah.
"Istilah kata kena awu angete (abu hangat) PSKS. Warga kami yang benar-benar miskin yang harusnya dapat malah tidak dapat," kata Yarmuji, Kepala Desa Kalongan, Ungaran Timur, Jumat (28/11/2014) siang.
Dia mempertanyakan pendataan yang dilakukan di dalam program tersebut sebab mengacu pada data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pemerintahan SBY. Jumlah warga miskin di Desa Kalongan yang berhak menerima kompensasi BBM mencapai lebih dari 450 kepala keluarga, sedangkan dalam PSKS, warga yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hanya 307 kepala keluarga.
"Datane ki jane piye (datanya jadinya bagaimana)? Padahal di BLT dan Raskin dia dapat. Tahunya desa yang mendata sehingga mereka marah-marahnya ke kepala desa. Saya yang jadi gak enak dengan warga," imbuhnya.
Yarmuji berharap, ke depan, jika ada program semacam PSKS, pemerintah harus memperbaiki pendataannya, termasuk penetapan kriteria yang jelas dengan melibatkan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.
"Temuan di desa kami sudah saya laporkan ke TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)," ujarnya.
Berdasarkan informasi, pembagian dana PSKS di kabupaten sudah dimulai pada Rabu (26/11/2014) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 19.074 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pada hari pertama pembagian di Kantor Pos Ungaran, sejumlah warga yang mempunyai kupon BLT mencoba mencairkan dana PSKS, tetapi ditolak petugas karena persyaratan penerima dana PSKS hanyalah warga pemilik Kartu KPS.
Setelah Antre Bantuan PSKS, Mak Icih Pingsan lalu Tewas
Sementara itu, Mak Icih, seorang nenek berusia 69 tahun, warga Kampung Torowek, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, tewas seusai mengikuti antrean panjang untuk menerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Camat Kadipaten, Jumat (28/11/2014).
Korban awalnya pingsan saat akan menunggu angkutan umum di pinggir jalan depan kantor kecamatan tersebut.
Kepala Polsek Kadipaten AKP Rudi Suherman menyebutkan, korban yang pingsan sempat akan dibawa ke puskesmas terdekat menggunakan ambulans yang sebelumnya telah disediakan di lokasi pembagian. Namun, di perjalanan, korban meninggal dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.
"Korban meninggal dalam perjalanan ke puskesmas saat diketahui pingsan seusai menerima uang bantuan PSKS," kata Rudi, Jumat siang.
Rudi menambahkan, korban merupakan satu di antara semua warga yang mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, yakni sebanyak 2.600 orang. Sejak pagi tadi, penerima bantuan telah menunggu di sekitar kantor kecamatan.
"Jumlah penerima adalah 2.600 orang, yang akan menerima bantuan di Kecamatan Kadipaten," ujar dia.
Semua penerima bantuan PSKS itu berasal dari warga tak mampu di enam desa se-Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Sampai siang tadi, pembagian masih berlangsung, tetapi jumlahnya sudah tak terlalu banyak.
"Siang tadi, masih; dan tidak terlalu mengantre sekarang," tambah dia.
Kini, korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya untuk disemayamkan. Menurut dia, kejadian ini murni kecelakaan akibat korban sudah berusia lanjut dan kelelahan setelah ikut antre sebagai penerima bantuan.
"Korban telah disemayamkan, dan kejadian ini diduga akibat korban kecapekan," tambah dia. (Kc/Gs).
