Jakarta, 23 Desember - Pemerintah mempercepat pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang masih ditahan di 16 lokasi Depot tahanan imigrasi Malaysia.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan para TKI akan dipulangkan dari Sabang, Malaysia, ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 23 hingga 24 Desember 2014.
"Ini hasilnya setelah kita menerima laporan dari yang di sana. Kita akan terima pada 23 dan 24 (TKI dipulangkan)," ujar Hanif dalam konferensi pers di Kantor Menteri Tenaga Kerja, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, seperti dilansir laman Tribunnews, para TKI akan diangkut menggunakan lima pesawat Hercules milik TNI Angkata Udara (AU).
Hanif menyebutkan, para TKI bisa segera dipulangkan karena sebagian dari mereka telah menyelesaikan problem-problemnya secara administrasi. Dikatakan, sebanyak 707 yang akan dipulangkan dari total 1.428 orang TKI yang tengah menjalani proses pemulangan.
"TKI kami yang dia ini di penjara imigrasi di hukum lama, jadi dia belum bisa dipulangkan karena dia menjadi saksi, ketika majikannya ini berurusan dengan pidana, sehingga laporannya ada pidananya kan. Nah, yang bisa cepat dipulangkan adalah lebih soal administratif, kita akan komitmennya supaya selesai," jelas Hanif.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Luar Negeri Retno Masurdi mengatakan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malasya tengah memverivikasi semua para TKI. Sementara data para TKI yang akan pulang akan segera dikirim malam ini.
"(Data TKI yang dupulangkan) malam ini baru akan dikirim semua. So ngggak (ada kendala), kerja keras iya," kata Retno.
Adapun pada 18 sampai 20 Desember lalu, Hanif telah menyelesaikan kunjungan kerja di Malaysia, Kunjungan kerja itu bertujuan membahas upaya-upaya mempercepat proses pemulangan TKI Ilegal di Malaysia.
Selama di Malaysia Menaker Hanif melakukan pertemuan dengan 2 Menteri Malaysia yang mengurusi pekerja migran yaitu Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri DR Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Daro Seri Richard Riot Anak Jaem.
Menaker Hanif pun berkunjung ke depot tahanan imigresen Semenyih untuk menemui para TKI yang akan dipulangkan atau deportasi.
Hanif menuturkan, bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sudah sepakat untuk bekerja sama untuk mempercepat proses pemulangan TKI Ilegal yang di depot-depot tahanan imigrasi.
Terkait pemulangan TKI yang illegal tersebut, kata Hanif, Indonesia berharap pemerintah Malaysia terus membantu bekerja sama dalam menetapkan skema pemulangan tki antar pemerintah sehingga mekanisme dan pembiayaannya lebih baik dan terkontrol sehingga memudahkan proses kepulangan.
Selain juga, pemulangan ini merupakan operasionalisasi instruksi Presiden Jokowi menghendaki percepatan pemulangan TKI ilegal agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan TKI.
Seperti diketahui, penyebab para TKI ilegal ditahan pihak imigrasi Malaysia antara lain karena tidak memiliki izin kerja resmi, melebihi batas masa tinggal (overstayer), melanggar aturan dokumen, pemalsuan dokumen izin kerja dan lain-lain.
BNP2TKI Bakal Bikin Pelayanan TKI Serba Online
Untuk mencegah adanya TKI nonprosedural, pemerintah akan mengonlinekan semua pelayanan TKI. Tidak hanya pembayaran gaji namun juga pemeriksaan kesehatan dan pelatihan.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nurson Wahid mengatakan, dia mendapat pengaduan makin maraknya TKI yang tidak dibayar gajinya oleh majikan.
Dia menjelaskan, selama ini kebanyakan pembayaran gaji TKI oleh pengguna dilakukan secara tunai. Bahkan dengan alasan tertentu, gaji tersebut tidak langsung diberikan kepada TKI bersangkutan. Melainkan melalui agency atau pihak ketiga lainnya.
“Kami wajibkan TKI sebelum diberangkatkan untuk membuka rekening agar terhindar dari gaji yang tidak terbayarkan,” katanya di kantor BNP2TKI, Senin (22/12/2014).
Nusron menjelaskan, tahun depan tidak boleh ada lagi majikan yang membayar gaji TKI secara tunai. Melainkan membayarnya langsung ke rekening TKI tersebut.
Selain itu dengan adanya rekening ini juga menghindari gaji TKI mampir dulu ke rekening agensi atau pihak ketiga lainnya. Manfaat lain adalah TKI bersangkutan bisa langsung memeriksa gajinya sendiri apakah sudah dibayarkan atau belum.
Mengenai pengaduan, Nusron menjelaskan, laporan gaji tidak dibayar selama 2014 ini ada 468 pengaduan. Sementara pengaduan terbanyak ialah 775 TKI yang mengadu ingin dipulangkan.
Total selama 2014 ini BNP2TKI menerima 3.568 pengaduan.Lebih jauh Nusron mengatakan, mengenai pembayaran non-tunai ini nantinya tidak hanya diberlakukan pada pembayaran gaji TKI.
Melainkan diberlakukan pada pelayanan terkait jasa TKI lainnya, seperti pelayanan dokumen TKI, kesehatan dan asuransi.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI akan mengembangkan sistem pembayaran terhadap seluruh pembiayaan TKI secara nontunai.
Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi adanya pungutan liar dan pengurusan berbelit-belit, serta hal-hal lain yang merugikan bagi calon TKI/TKI.
Pembayaran seluruh dokumen berkaitan dengan TKI akan dikoneksikan dengan pelayanan online berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) yang ada sudah berjalan selama ini.
Adapun soal besarannya, untuk pemeriksaan kesehatan yang menentukan adalah Kementerian Kesehatan, bukan BNP2TKI. Begitu pula halnya dengan pembayaran asuransi TKI, sudah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Dengan sistem ini, nantinya semua pembayaran yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, pelatihan, sertifikasi uji kompetensi hingga asuransi akan dibayarkan melalui mekanisme perbankan,” katanya.(Tn/Gs).
