Balikpapan, 4 Juni 2015 - Kepala Biro Informasi dan Persidangan Sudarman SH, mewakili Ketua umum Bakohumas Pusat dalam forum Bakohumas dengan tema Peran Pemerintah Daerah Mendukung Nawacita terkait kerjasama luar negeri.

Mengatakan prinsip dasar Nawacita menjadi arah perubahan yang patut dijadikan acuan oleh Bangsa Indonesia, khususnya Instansi Pemerintah, terlebih mandat konstitusi secara sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi serta terbuka, sederajat membangun kerjasama yang produktif di tataran dunia. Pemerintah Daerah menurut Sudarman menjadi dominan mengambil peran, terutama berkaitan dengan eksplorasit potensi sumber daya alam, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan ekonomi serta berbagai peluang yang dimiliki daerah untuk ditawarkan dalam berbagai kerjasama yang ada.

Disisi lain keberadaan Bakohumas sebagai wahana pertukaran informasi kehumasan dari setiap lembaga kementerian dan Non Kementerian  maupun instansi pemerintah lainnya dipandang cukup efektif bersinergi merumuskan agenda setting informasi, dengan memanfaatkan media komunikasi yang dimiliki masing masing instansi pemerintah maupun lembaga negara agar informasi dan kebijakan pemerintah dapat terdesiminasi secara baik ke masyarakat dan juga antar instnasi pemerintah yang pada akhirnya informasi kebijakan tersebut menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat hal ini penting guna  mengeliminir. informasi  media swasta yang dengan mudah melakukan   setting isu yang belum tentu sejalan dengan informasi atau agenda  setting Pemerintah. 

Dalam forum tematis Bakohumas Kementrian Luar Negeri yang dibuka oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Duta Besar Esti Andayani, sepakat membenahi cara kerja yang masih sektoral ini dan berubah pada satu langkah  menyebarkan informasi untuk citra positif indonesia diluar negeri. Sejauh ini Sumber daya Humas Indonesia relatif besar mencapai 784 anggota Bakohumas, di 34 provinsi dan 530 kabupaten/kota  yang belum diolah dan bergerak satu visi akibat belum bersinergi secara baik. Selain membahas peran pemda dalam mendukung Nawacita terkait kerjasama luar negeri,forum diisi dengan paparan sejumlah narasumber dari kemenlu mengupas tinjaun hukum pelaksanaan kerjasama luar negeri dan workshop metode pengembangan keterampilan humas menghadapi masyarakat internasional. (humas/vt)