Jakarta, 17 Juni Pemerintah  memutuskan memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp43 triliun jauh lebih rendah dari rencana semula Rp100 triliun. Pemotongan anggaran ini dipastikan tidak akan mengganggu program-program pengentasan kemiskinan di K/L.

“Pemotongan lebih pada belanja pemerintahan bukan pada program-program pro rakyat,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (16/6/2014), sebagaimana dilansir laman Jurnal Nasional.Com.

Rapat tiga Menteri Koordinator ini dipimpin oleh Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, diikuti pula oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

Rapat ini khusus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Pemotongan belanja K/L dari semula Rp637,8 triliun ini dilakukan untuk mengamankan anggaran bagi pemerintahan baru.  

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-3347/MK.02/2014 tentang rincian perubahan belanja K/L APBN-P 2014 ditetapkan perubahan pagu anggaran Kemenkokesra semula Rp218,33 miliar menjadi Rp194,33 miliar atau hanya berkurang sebesar Rp24 miliar.

Program pro rakyat seperti Program Keluarga Harapan, beras untuk keluarga miskin, beasiswa siswa miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pembangunan infrastruktur dasar dan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dipastikan tetap berjalan.

"Program-program pro-rakyat, pengentasan kemiskinan kami berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terutama terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Menko Kesra.

Selain program pro rakyat, program lain yang bebas dari pemotongan anggaran antara lain anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama terkait persiapan penerapan Kurikulum Pendidikan 2013, anggaran untuk jaminan sosial nasional, dan pengembangan industri kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Meskipun (industri kreatif) satuan-satuan kecil tetapi masif sehingga bermanfaat. Program-program pemberdayaan ini untuk mengisi masa transisi ke pemerintahan baru,” kata Menko Kesra.

Sementara itu, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan sesuai peraturan, penghematan dan pemotongan belanja K/L tidak boleh berdampak pada perubahan hasil program. Pengelolaan di sistem keamanan dan sosial misalnya, tidak boleh mengendor.

“Hal-hal terkait dengan kinerja pengelolaan menjadi prioritas utama, yang paling penting pemotongan dan penyesuaian itu diarahkan pada hal-hal yang bisa dikurangi tanpa penurunan kinerja di Kemenkopolhukam,” kata Djoko.

Anggaran Kemenkopolhukam sedianya Rp514,34 miliar dipotong Rp65,99 miliar menjadi Rp448,34 miliar. Anggaran tertinggi dialokasikan untuk Badan Koordinasi Pengamanan Laut (Bakorkamla) senilai Rp262,44 miliar.

“Bakorkamla ini mengatur daera-daerah operasi siapa yang bertugas di situ, mengawasi bukan hanya perikanan tapi juga penyelundupan. Tugasnya tidak gampang karena 60 persen wilayah Indonesia perairan dan berhubungan dengan banyak stakeholder,” ujarnya.

dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, anggaran Kemenkoperekonomian dipotong Rp33,57 miliar dari Rp324,84 miliar menjadi Rp291,26 miliar. Dengan pemotongan anggaran K/L hanya Rp43 triliun maka K/L dapat menuntaskan programnya di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dia menargetkan pekan ini RAPBN-P 2014 bisa disahkan sebagai APBN-P. “Pemantauan terhadap stabilitas harga khususnya harga pangan terhadap datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri menjadi perhatian kami,” kata CT.

Ketua Banggar Ahmadi menambahkan, pemerintah tetap menyediakan dana cadangan fiskal untuk kebutuhan mendesak terutama terkait Pilpres 9 Juli 2014 mendatang dan dana pembahasan APBN-P 2014.

"Keamanan Pilpres itu harus diantisipasi, dan kemungkinan Pilpres dua putaran. Secara teoritis (dengan dua pasang kandidat capres) satu putaran, tapi karena harus memenuhi suara rata-rata 20 persen di tiap provinsi maka kami antisipasi dua putaran,” ujarnya.

Tak akan Ganggu Kinerja

Menko Kesra HR. Agung Laksono menegaskan pemotongan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesra tak akan mempengaruhi kinerjanya.

"Sama sekali tidak (terganggu). Karena tinggal yang ada dioptimalkan. Saya optimistis bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kemenko Kesra  bisa dilaksanakan," tegas Menko Kesra.

Di kantor Kemenko Kesra perubahan anggaran dari semula Rp 218,3 miliar pada APBN 2014 menjadi Rp 194,3 miliar pada APBN-Perubahan 2014, sebagaimana dilansir laman Medan bisnis.com.

Menko Kesra mengungkapkan meski ada pemotongan Agung mengaku tetap bisa bekerja optimal. "Kami perkirakan, jikalau baseline semula Rp 100 triliun kita bakal kehilangan lapangan pekerjaan 680.000. Tetapi dengan dioptimalkannya yang lain saya kira bisa terkompensasi," jelasnya.

Adapun program yang tetap akan diprioritaskan adalah program-program yang bersentuhan
langsung dengan kesejahteraan rakyat. Serapan anggaran yang akan diminimalisir adalah belanja operasional seperti untuk rapat dan sebagainya.(Jnc/Mbc/Gs)