Lembang (26 Nov). Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, baik kekayaan alam dan juga budayanya. Lebih dari 500 suku adat menjadi bagian dari negara ini, masing-masing memiliki tradisi, budaya, kesenian, dan juga warisan kearifan lokal yang berbeda-beda. Salah satu yang masih menjadi bagian kuat dalam kehidupan dimasyarakat Indonesia adalah warisan cara hidup dan bercocok tanam. Hal ini perlu dikembangkan karena menjadi salah satu modal penting untuk mengupayakan swasembada pangan serta untuk ketahanan pangan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian, hari ini (26/11) menyelenggarakan workshop mengenai Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahaan Pangan, yang diselenggarakan di Lembang – Bandung. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai konsep Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)-Nationally Important Agriculture Heritage System(NIAHS) yang digagas oleh FAO, serta pengembangannya di Indonesia untuk ketahanan pangan nasional.
Hadir dalam sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan workshop tersebut adalah Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang berbicara tentang Arah Kebijakan Pengembangan GIAHS dan NIAHS di Indonesia. Pengembangan GIAHS-NIAHS sangat sejalan dengan salah satu nilai yang diusung dalam Revolusi Mental yaitu gotong royong. Pemerintah pusat harus bersinergi dan bergotong royong dengan pemerintah daerah dan masyarakat, yang menjadi pelaksana utama. Meskipun mengusung sistem pertanian diwariskan turun temurun, namun GIAHS adalah masa depan bangsa ini. Beberapa Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan sistem pangan Indonesia bersemangat mengusulkan beberapa potensi sistem pertanian yang ada di berbagai daerah menjadi lokasi GIAHS-NIAHS peran Kemenko PMK dalam hal ini adalah untuk membantu pengusulan GIAHS ke FAO yang berbasis di Roma-Itali, dan sebagai penetap lokasi NIAHS sebagai bagian dari implementasi Gerakan Desa.(humas,sumber dep 7)
