Jakarta (10/02)--- Plt Deputi Menko PMK bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, TB Rachmat Sentika (ketiga kanan) menyampaikan pengantar dari Rakor terkait Evaluasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Tahun 2015 dan Rencana PSKS untuk Tahun 2016. Turut hadir dalam rakor evaluasi ini para pejabat dari Bappenas, Kemensos, Kemendagri, TNP2K, perbankan, dan lainnya.
Sebagaimana diketahui, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas dari kabinet Pemerintahan Jokowi - JK. Seperti KIS, KIP, KKS, dan PKH, program lain yang tengah gencar dilaksanakan adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Berdasarkan data Susenas BPS per September 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 11,13 juta jiwa. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya 10,96 juta jiwa.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah penanda keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS). Menurut data Kemensos, target cetak KKS adalah 16.340.897 juta, di tahun 2014 KKS tercetak sebanyak 1.023.553 dan tahun 2015 sebanyak 7.377.210. Tahun 2015 KKS diselesaikan kekurangannya sebanyak 7.940.134 dan tahun 2016 juga sekitar 1.500,000 KKS.
Implementasi KIS tahun 2015 terserap sebanyak 97,6 persen atau sekitar 86,4 juta KIS dan PKH mencapai 100,3 persen atau sekitar 3,51 juta keluarga. Penambahan itu terjadi karena adanya potensi meluasnya jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Untuk tahun 2016 ini, KIS akan menyasar sekitar 92,4 juta jiwa dan PKH mencapai 6 juta KSM yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kab/kota.
"Jumlah penduduk miskin sejak 2012 hingga 2015 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyakarat. Daya beli, naiknya harga kebutuhan pokok, inflasi, PHK, dan sebagainya tentu sangat menentukan jumlah penduduk miskin ini. Namun, kita juga tidak boleh lengah bahwa masih ada kelompok masyarakat yang sudah sangat miskin dan yang rentan miskin. Maka, program penanggulangan kemiskinan harus kita gencarkan lagi. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, akan sangat kita perlukan baik di tingkat pusat maupun daerah supaya berjalan dengan baik," papar Rachmat. Harmonisasi data dan program penanggulangan kemiskinan milik pemerintah daerah, tambah Rachmat, akan makin memperkuat program pemerintah itu. Rachmat juga meminta agar K/L terkait untuk 'satu suara' terutama soal data kemiskinan. (IN)
