Aceh (18/02)--- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, dalam hal ini Keasdepan bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja (PMKB) menyelenggarakan Rakor Identifikasi Permasalahan Mutu Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di kota Banda Aceh.

Asdep PMKB, Yohan, menjelaskan bahwa Rakor ini diselenggarakan dalam rangka mengetahui perkembangan mutu pendidikan di daerah 3T. "Salah satunya program guru garis depan (GGD) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Dalam hal ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerah 3T sebagai bahan untuk mengkoordinasikan  K/L terkait dalam mempercepat kemajuan kualitas pendidikan di daerah 3T."

Dalam rangka MEA, daerah harus memahami bahwa era globalisasi telah menuntut kita semua untuk kreatif dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. "Perlu ada inovasi, sebagaimana keberadaan BLUD di SMKN 1,2, dan 3 Banda Aceh yang telah memproduksi jasa boga untuk memenuhi kebutuhan salah satu maskapai penerbangan Indonesia," kata Yohan lagi. "Untuk kapabilitas, pengakuan terhadap profesi sangat penting dilakukan melalui sertifikasi terhadap keahliannya. Seperti insinyur, guru, dan profesi lainnya agar diakui oleh dunia internasional. Jelas, SMK harus terus diperhatikan perannya khususnya di Aceh yang sudah diawali melalui BLUD."

Terkait mutu pendidikan dan guru, Yohan mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan peradaban dan kesejahteraan bangsa. Sehingga kebijakan yang ada diharapkan bisa sinkron dalami mengatasi permasalahan yang terjadi. "Sebagaimana program GGD yang telah diinisiasi Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, selain harus didukung, juga keselamatan dan aksesibilitasnya harus ditunjang secara optimal."

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Hasanuddin Darjo, mengatakan bahwa memang dunia kerja, dalam menghadapi MEA, lulusan SMK di Aceh masih memerlukan upaya yang maksimal. "Mulai tahun ini  Bapak Gubernur NAD telah menyiapkan 1.000 paspor untuk lulusan SMK agar dapat bekerja di luar negeri."

Lebih lanjut Darjo mengatakan, provinsi Aceh sedang giat-giatnya meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan infrastruktur dan penanganan khusus, dimulai dari daerah terpencil. Transformasi dan metamorfosis telah dilakukan melalui daerah pinggiran. "Tahun ini, Bapak Gubernur merencanakan mengadakan Rakor Daerah Terpencil yang akan melibatkan secara langsung GGD."

Berkaitan dengan angka buta aksara, provinsi Aceh telah berhasil menekan jumlahnya, termasuk di Simeulue, sebagai kabupaten yang terbesar angka buta aksaranya, sekarang hanya menyisakan 188 orang dari 198.709 orang. Demikian juga Gayo Leus. Namun demikian, di lapangan masih dijumpai banyak kendala.

Untuk angka melanjutkan sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh terus memantau hingga daerah terpencil, di antaranya melalui pemberian beasiswa di luar PIP, khususnya bagi anak-anak yatim. Sehingga dapat mengurangi angka drop out anak-anak SMA/K yang saat ini jumlahnya masih cukup besar.

Terkait dengan jumlah guru, ternyata di provinsi Aceh guru non PNS lebih banyak dari guru PNS. Darjo menjelaskan bahwa banyak guru non PNS yang lebih baik kualitasnya. "Bayangkan jika guru yang non PNS itu tidak diperhatikan (dicabut), maka pendidikan di Aceh akan lumpuh", tegas Darjo. APK pendidika  menengah di Provinsi aceh adalah 73% dan angka drop out adalah 2,3%."

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  Pelatihan (BKPP) Provinsi Aceh, Zulkifli Ahmad, menjelaskan bahwa Indonesia harus berkaca dari negara maju bahwa untuk mendapatkan guru yang berkompeten yaitu melalui rekrutmen. "Jadi kita juga seharusnya bukan melihat pada kebutuhan guru honorer yang harus diangkat, tetapi pengangkatan guru seharusnya melalui rekrutmen sehingga kita bisa mendapatkan guru yang benar-benar kompeten. Dan guru hononer bisa melalui jalur Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (P3K). Rasio siswa guru di provinsi Aceh sangat besar yaitu 1:13, sehingga perlu pemahaman khusus untuk pendistribusian guru di daerah 3T dan perlu perhatian kepada guru di daerah 3T dengan diberikannya insentif khusus dan perhatian kepada keluarganya."

Sudrajat, Sekjen DPD Himpunan Penyelenggara Kursus (HIPKI) menyampaikan untuk mempersiapkan MEA dan kompetensi masyarakat adalah melalui kursus pelatihan dan diberikannya sertifikat uji kompetensi agar diakui dan dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Sudrajat berharap agar dianggarkan fasilitas sarpras untuk tempat Uji Kompetensi dan pendidik kursus agar dapat terus diperhatiķan dengan diberikan pelatihan.

Melalui Rakor yang dihadiri para penyusun kebijakan mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/kota, dan BKPP Provinsi/kabupaten/kota, hingga Kepala LPTK Provinsi Aceh, Ketua UPTD BLK Maritim, dan Ketua DPD HIPKI secara bertahap dapat  mengatasi segala permasalahan pendidikan di provinsi Aceh, termasuk di daerah 3T. Tugas Kemenko PMK dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang PMKB dalam rakor kali ini adalah awalan dalam mengakomodasikan segala permasalahan yang nantinya digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, memberikan solusi permasalahan kualitas pendidikan di daerah 3T. (Ivan&Pram/ed:Ratna)