Jakarta (04/05) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), Y.B. Satya Sananugraha memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Eselon I tentang Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstrksi (Rehab/Rekon) Pasca Bencana Tsunami Mentawai.
Turut Mendampingi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Nyoman Shuida dan Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah.
Menurut Seskemenko PMK, rakornis ini merupakan tindaklanjut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang didampingi oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indarparawangsa, Menteri Kesehatan (Menkes) Nilla F. Moeloek dan Kepala BNPB Willem Rampanggilae serta para pejabat Eselon I dari kemeterian terkait pada tanggal 28 April 2016 di Desa Bulasat, Kec. Pagai Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Sumatera Barat.
Selain itu, lanjut Seskemenko PMK, rakornis bertujuan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diberikan kepada Kab. Kep. Mentawai pasca bencana tsunami tahun 2010 silam.
“Rakornis ini juga dalam rangka menampung aspirasi dan permasalahan yang diajukan oleh masyarakat pada pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) Menko PMK dan rombongan,” tambah Seskemenko PMK.
Menurut Seskemenko PMK, dalam kunker Menko PMK ke desa Bulasat, Kab. Kep. Mentawai beberapa waktu lalu ada beberapa permasalahan yang ada di hunian tetap (Huntap) yang dikeluhkan masyarakat, antara lain, belum terpenuhinya fasilitas sekolah, kesehatan, tenaga pengajar, tenaga medis. Serta belum memadainya sarana air bersih bagi permukiman warga di lokasi Huntap.
“Penerangan juga belum memadai, sarana komunikasi belum ada, serta jalan masih becek dan berlumpur,” tambah Seskemenko PMK.
Untuk kegiatan ekonomi, lanjut Seskemenko PMK, fasilitas perdagangan pasar di desa Bulasat belum berjalan optimal. Untuk itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi di bidang perikanan menginagt sebagian penduduk di Kab. Kep. Mentawai bermata pencaharian sebagai nelayan.
“Kepastian tentang status kemepilikan tanah warga yang menempati Huntap juga menjadi salah satu aduan warga kepada Menko PMK,” jelas Seskemenko PMK. (DN)
