Jakarta (07/06)--- Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, siang ini memimpin rapat koordinasi mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasional di ruang rapat lt. 6 kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh K/L terkait dan Kemenko Maritim serta Kemenko Perekenomian.

Rakor ini merupakan hasil tindak lanjut dari Rakor tingkat Menteri tentang Link and Match Pendidikan Kejuruan dan Pembangunan Ekonomi yang dipimpin oleh Menko PMK, Puan Maharani dan Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, pada 21 Januari 2016 lalu. Rakor itu menghasilkan 33 butir Rekomendasi. 30 dari 33 butir Rekomendasi di antaranya berkaitan dengan upaya komprehensif untuk menciptakan SDM berkualitas (Calon Tenaga Kerja yang Profesional); Sebagian besar Rekomendasi sudah termuat dalam Draft INPRES terkait dengan Revitalisasi SMK yang tinggal disahkan; dan Perlu Respon dan Aksi Nyata serta dukungan dari K/L teknis yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan, antara lain Kemdikbud, Kemristekdikti, kemenaker, Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, Pemda, Dunia Usaha, dan Dunia Industri.

Agus, dalam arahan dan paparannya menjelaskan bahwa sejauh ini upaya pengembangan pendidikan vokasional melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam konteks pengembangan SMK mengagendakan terwujudnya suatu Instruksi Presiden (Inpres) tentang SMK, sementara untuk pengembangan lulusan SMK akan dilakukan semacam retooling. Adapun agenda revitalisasi SMK sesuai draft Inpres antara lain memuat terwujudnya suatu Peta Jalan pengembangan SMK; penyusunan proyeksi: jenis kompetensi  dan lokasi industri; penyempurnaan kurikulum (Link and Match); peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; kemudahan layanan pendidikan SMK; SMK unggulan berbasis potensi wilayah; deregulasi penghambat pengembangan SMK; revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja); membentuk kelompok kerja pengembangan SMK; Kerja sama K/L, Pemda, dan Dunia Usaha; pengembangan teaching factory dan infrastruktur; kemudahan akses Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan magang; kemudahan praktik kerja di BKL; peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK; peningkatan akreditasi SMK; pemberian lisensi bagi SMK dan Penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Untuk retooling, pemerintah telah menjalankan sejumlah agenda yang antara lain menyasar sekitar 500 ribu dari 1,3 juta lulusan SMK direncanakan mengantongi sertifikat keterampilan kerja; perluasan kerja sama dengan dunia usaha untuk menampung para lulusan SMK itu karena baru 592 perusahaan saja yang telah siap; melalui berbagai program pelatihan kerja baik di SMK Rujukan, BLK, maupun di politeknik direncanakan akan ada sekitar 28.500 lulusan SMK yang bersertifikasi. Selain itu, untuk menampung para lulusan SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Politeknik, pemerintah akan menambah daya tampung politeknik salah satunya dengan menambah kelas baru. 

Data menunjukkan, antara lulusan SMK dengan kebutuhan tenaga kerja di tahun 2016 ini masih terdapat banyak selisih. Jumlah lulusan SMK tahun ini tercatat sebanyak 1,296,246 orang, sedangkan pasar tenaga kerja yang tersedia sekitar 5,759,787 lulusan SMK. Jadi, selisih yang ada mencapai 4,463,541 lulusan SMK dari berbagai jenis kompetensi. “Dengan anggaran yang ada dan kondisi perekonomian kita juga sedang lesu, sedangkan di luar sana ada sekitar 1,3 juta lulusan SMK yang lebih siap masuk dunia kerja dibandingkan dengan masuk perguruan tinggi, regulasi yang mengatur agar dunia usaha mau menampung lulusan itu juga sedang dimatangkan pembahasannya, mari kita diskusikan apa langkah terbaik yang dapat kita ambil di masa transisi ini!” imbau Agus.

Editor : Deni Adam Malik

Reporter/Fotografer : Siti Badriah