Jakarta (10/11)—Menindak lanjuti dari Rapat Tingkat Menteri yang sudah dilakukan tentang penyaluran bantuan sosial non tunai, Hari ini Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono  memimpin rapat di lt. 6 Kantor Kemenko PMK. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemendikbud, Kemensos, Kemenag, dan K/L terkait lainnya bertujuan untuk mendengarkan informasi tentang bansos dari K/L terkait dan menentukan langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk penyaluran bansos non tunai.

Beberapa program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), beras untuk rumah tangga miskin (Raskin)/Bantuan Pangan,  Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).  Untuk mempermudah pemerintah melakukan pengecekan, penyaluran bantuan sosial akan diberikan dalam bentuk non tunai melalui banking system, dengan mengintegrasikan beragam kartu untuk penyaluran bansos ke dalam satu kartu (kartu kombo).

“Dengan mengintegrasikan berbagai macam kartu kedalam satu kartu sebagai media bantuan non tunai diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dan salah sasaran dalam pendistribusian," kata Agus saat membuka rapat. Dalam rencana pelaksanaan awal sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah link dengan PKH dan KKS di Kota tertentu, Pemerintah tengah menyiapkan penetapan jumlah kota, nama kota, dan penerima KIP. Dalam Penunjukan bank penyalur PIP, pemerintah meminta kepada bank terkait agar masyarakat dapat menggunakan kartu untuk mengambil bansos di semua agen e-warong penyalur bansos non tunai.Target awal untuk peluncuran program bansos non tunai  pada tahun 2017 adalah di 44 kota. (fin)