Jakarta (07/02) - Sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas merupakan salah satu hal yang dibutuhkan negara dalam menghadapi persaingan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menyiapkannya, salah satunya ialah akses akan pendidikan yang lebih tinggi. Maka itu, pemerintah berupaya untuk menyediakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Pemerintah akan kerja lebih fokus pada upaya membuka kesempatan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui optimalisasi pemberian beasiswa LPDP," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Selasa, 7 Februari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bahwa saat ini SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi di Indonesia hanya 7,2 persen dari angkatan kerja. Jumlah tersebut sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia.

"Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 20,3 persen atau negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sebesar 40,3 persen," tuturnya.

Bahkan berdasarkan data yang diterima olehnya, jumlah insinyur per satu juta penduduk Indonesia hanya 2.671 orang. Angka tersebut lebih rendah dari Malaysia yang mencapai 3.333 insinyur, Vietnam dengan 9.037 insinyur, dan Korea Selatan yang memiliki 25.309 insinyur. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan pentingnya investasi pembangunan SDM yang fokus, tepat, dan terarah sebagai modal bangsa untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

"Saya ingin menekankan bahwa investasi di bidang SDM, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi maupun pendanaan riset merupakan investasi yang sangat penting bagi negara kita untuk maju di masa yang akan datang," ungkapnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada para jajarannya untuk lebih mengoptimalkan LPDP, utamanya sebagai instrumen pemerataan kesempatan bagi anak-anak bangsa berprestasi di seluruh pelosok Nusantara dan juga investasi pengembangan SDM yang sejalan dengan prioritas pembangunan Tanah Air.

"Program beasiswa LPDP harus betul-betul fokus untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang keilmuan yang menjadi unggulan dan prioritas kita, baik di sektor maritim dan kelautan, sektor energi, sektor pangan, serta sektor industri manufaktur sampai dengan sektor pengembangan ekonomi kreatif," ucapnya mengakhiri arahan.

Untuk diketahui, selama ini LPDP telah melakukan pengelolaan sebagian alokasi dana pendidikan APBN dengan mekanisme pengelolaan dana abadi yang kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk menempuh pendidikan S2 ataupun S3. LPDP sendiri juga telah menyalurkan beasiswa kepada 16.295 orang, yang terdiri 8.406 penerima beasiswa dalam negeri dan 7.889 penerima beasiswa luar negeri.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Jakarta, 7 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin                                                                        
[17:39, 2/7/2017] THP Adi Chandra: Pemerataan Ekonomi Upaya Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perhatian pemerintah benar-benar difokuskan pada upaya pemerataan dan mengurangi ketimpangan. Setelah sebelumnya upaya tersebut diarahkan pada pemerataan pembangunan, kini pemerintah lebih memfokuskan diri pada upaya pemerataan di bidang ekonomi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pemerataan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Mengawali arahannya, Presiden terlebih dahulu menyinggung upaya pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Selama waktu tersebut, upaya mengatasi ketimpangan dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dan desa.

"Dengan cara itu kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok Tanah Air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia," ujarnya menerangkan.

Setelah upaya pembangunan infrastruktur dilaksanakan, mulai tahun ini, Kepala Negara menginstruksikan kepada jajarannya untuk lebih berfokus pada sektor ekonominya. Utamanya yang berkaitan dengan ketimpangan antara yang kaya dan miskin.

"Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh 40 persen lapisan kelompok masyarakat terbawah," ucapnya.

Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mendorong dilakukannya terobosan-terobosan kebijakan terkait hal tersebut. Salah satu yang disebutnya ialah kebijakan redistribusi aset yang belakangan telah digalakkan.

"Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah," kata Presiden.

Persoalan lahan dalam kebijakan redistribusi aset memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, berdasarkan data yang disampaikan kepada Presiden, penguasaan lahan di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di kalangan korporasi. Bahkan, data tersebut mengungkap bahwa para pengumpul lahan besar hanya membayar kurang dari seperempat dari nilai pajak transaksi yang harus disetorkan ke negara.

"Untuk itu, kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk kurang mampu, petani gurem, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercipta skala ekonomi untuk  meningkatkan pendapatan mereka. Harus segera kita tata lagi melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan," ucap Presiden dengan tegas.

Lebih lanjut, akses permodalan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah juga disinggungnya. Dari segi permodalan, Kepala Negara meminta jajarannya untuk lebih memperluas akses terhadap permodalan dan menyediakan skema-skema khusus terhadap kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena saya lihat yang ada saat ini masih bersifat umum," ucapnya.

Sementara dari segi pendidikan sendiri Presiden berharap agar ke depannya Indonesia mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Tenaga kerja yang terdidik dan berketerampilan merupakan tujuan utama dari hal tersebut.

"Artinya kita perlu melakukan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga lebih fokus pada penyiapan SDM di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif," ujarnya mengakhiri arahan.