Jakarta (22/02)--- Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, Pemerintah telah menyusun program prioritas pembangunan 14 kawasan industri dan beberapa kawasan  ekonomi khusus di berbagai daerah. Presiden juga telah mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di kawasan-kawasan itu.  Asdep Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kemenko PMK, Asril, pagi tadi membuka dan memimpin rapat koordinasi teknis terkait tindak lanjut revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Ruang Rapat lt. 2, Kemenko PMK, Jakarta.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan revitalisasi Politeknik secara bertahap untuk 40 Politeknik Negeri pada periode tahun 2017-2022, Kementerian Perindustrian pun akan membangun tujuh Poltek/Akademi bidang industri dan Kementerian Pariwisata akan membangun tujuh Poltek/Akademi bidang pariwisata guna meningkatkan daya saing nasional untuk memenuhi SDM di Indonesia. “Pendidikan vokasional diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia dan calon tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan industri,” ujar Asril.

Adapun beberapa strategi yang diusung Kemristekdikti adalah penajaman kurikulum; penyiapan dosen dan instruktur; kualitas sarana prasarana; kerjasama industri; dan peningkatan kapasitas manajemen dan akreditasi-sertifikasi. Untuk mendukung program pembangunan tersebut diperlukan tenaga kerja per tahun untuk masing-masing kegiatan/tahapan serta roadmap revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan tahapan serta kebutuhan pembangunan berbagai kawasan itu.

“Kita sudah dapat gambaran singkat apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian-Kementerian terkait, kita berharap mudah-mudahan nantinya tidak lagi sekolah menghasilkan tenaga yang perlu dilatih lagi tapi yang memang sudah bisa dan mampu mengisi lapangan kerja yang tersedia, semoga ini bisa segera tercapai sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang diusung Presiden,” tutup Asril.

Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (ris)