Jakarta (02/05) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, siang tadi memimpin Rapat Koordinasi Asian Para Games XVIII Tahun 2018, bersama Sekretaris  Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewabroto dan Deputi Bidang Pembangunan , Manusia, Masyaralat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi, di ruang rapat utama lt. 7, Kemenko PMK, Jakarta.

Dalam paparannya, Gatot menjelaskan akan ada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Asian Para Games 2018 di antaranya Panahan, Atlentik, Bulu Tangkis, Boccia, Catur, Goal Ball, Lawn Ball, Judo, Powerlifting, Shooting, Swimming, Tenpin Bowling, Tenis meja, Voli Duduk, Bola Basket Kursi roda, Anggar Kursi roda, dan Tennis kursi roda. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018 telah menetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  menjadi Ketua Penyelenggara Asian Para Games 2018 ini.

Gatot menuturkan bahwa terdapat beberapa poin pada penyelenggaran ASIAN PARA GAMES 2nd co-ordination (APC)  yaitu APC menyarankan sebaiknya test events dapat dilaksanakan melibatkan atlet Indonesia khususnya yang memiliki prestasi internasional untuk berperan serta dalam sosialisasi kepedulian terhadap event Asia Para Games 2018; serta Perlu dirancang konsep sosialisasi berdasarkan tingkatan yakni lokal hingga nasional. “Saya mengharapkan apapun yang menjadi bagian kewajiban K/L yang terkait mampu mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menyukseskan Asian Games ini,” Tutup Gatot.

Asian Para Games merupakan pesta olahraga khusus atlet dengan disabilitas di tingkat Asia yang diselenggarakan setiap empat tahun. Indonesia memperoleh kehormatan untuk menjadi Tuan Rumah pada tahun 2018. Adapun tempat penyelenggaraannya di dalam Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran (plus Ancol dan Kelapa Gading Sport Center). Hadir dalam rakor ini perwakilan dari K/L antara lain Bappenas, Kemenpora, BPKP, INASGOC, Pemda DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas dan perwakilan K/L  lainnya. (ris)