Jakarta (04/05)—Deputi Bidang Koordinatir Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Manggesa, diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Konflik Sosial, Ponco, R. Nugroho, membuka dan memimpin rakor sinkronisasi program strategis tahun 2018 terkait penanganan konflik sosial, di Hotel Millennium, Jakarta.

Ponco menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial menjadi program prioritas nasional. Terdapat 3 macam penanganan konflik sosial yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencangkup pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

 “Sinkronisasi konflik sosial baik dari K/L harus masuk kedalam konsepsi yang sama untuk pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sehingga itu semua mudah dilakukan” Ujar Ponco.

Lebih lanjut  Ponco menjelaskan terkait dengan munculnya konflik sosial, menurutnya, konflik sosial terjadi  karena pembangunan nasional yang tidak baik dan benar.  Adapun penyebab konflik sosial diantaranya isu sara,  proses industrialisasi, perebutan lahan dan sumber daya alam, serta politik dan batas administrasi.

Ponco melanjutkan “Dalam substansi kerangka perencenaan harus memiliki konsep agar tugas K/L dapat terukur, pilar-pilar K/L pun dapat mempertajam penanganan konflik sosial termasuk diantaranya terorisme”. Sedangkan K/L yang bertugas dalam penanganan konflik sosial  ini yakni Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemensos, KPPPA, Kemkes, Kemdikbud, Kempora, Kemdes PDTT, BPKP dan BNPT.

Rakor ini bertujuan untuk mensinkronkan penanganan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia serta mengetahui update dari K/L lain terkait penanganan konflik sosial yang sudah bekerja keras, dan perlunya penajaman antar K/L agar integrasi operasionalnya dilapangan lebih optimal. Hadir dalam rakor ini perwakilan K/L  dari Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemdagri, Kemsos, Kemkes, Kemdikbud, Kempora, Kemdes PDTT, Kemenag dan BPKP.