Jakarta(06/12)—Pemerintah saat ini tengah serius menangani masalah stunting di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan program-program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) guna menurunkan angka stunting di Indonesia. Bertempat di lantai 3 Kantor Kemenko PMK, Asisten Deputi (Asdep) Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK, Meida Octarina hari ini memimpin rapat untuk melakukan Koordinasi, Sinkronasi, dan Pengendalian (KSP) dalam intervensi gizi terintegrasi di 100 Kabupaten/Kota, 1000 Desa prioritas untuk mendukung upaya penurunan stunting.

Kriteria pemilihan lokasi intervensi gizi terintegrasi ini merupakan komposit dari indikator prevalensi stunting tinggi, jumlah anak balita banyak, tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan untuk kerangka penanganan stunting terbagi menjadi dua yaitu, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Hal ini membutuhkan peran dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Penanganan stunting membutuhkan sinergi program K/L yang secara regular telah dilaksanakan ialah, sosialisai dan edukasi. Program lainnya ialah penguatan pelayanankesehatan dasar berkualitas; pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi serta lainnya. K/L juga perlu melakukan penguatan dan penajaman terkait penanganan stunting seperti, melaksanakan kegiatan K/L agar dapat menjangkau kelompok yang lebih luas.

Meida, dalam paparannya menjelaskan untuk K/L yang memiliki tenaga lapangan seperti pendamping PKH, Penyuluh BKKBN, Pendamping Desa dan lainnya juga harus dapat ikut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup sehat. Melalui pertemuan ini, diharapkan K/L yang hadir seperti, Kemendagri, Kominfo, KPPA, Kementan, BKKBN, Kemendag, Kemenkes, dan Kemendesa untuk dapat mengisi matriks isian program-program intervensi penanganan stunting di tahun 2018, untuk mempercepat penanganan stunting.

Dalam pertemuan ini Meida memastikan agar setiap program dari K/L dapat dirasakan oleh masyarakat di desa-desa. “Kita harus memastikan bahwa desa desa harus merasakan, mendapatkan program programnya”, jelas Meida.