Jakarta (30/01)--- Meningkatkan pemahaman, menumbuhkan komitmen dan aksi nyata seluruh komponen stakeholders dan masyarakat bagi upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya dalam pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia adalah dua thema pokok bahasan yang disebutkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Ade Rustama, pagi tadi saat membuka sekaligus menyampaikan arahannya pada giat sosialisasi kebijakan dan program pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia untuk peningkatan pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh para K/L teknis terkait dan setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan menyimak paparan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial.
Secara keseluruhan, Rencana Kebijakan dan Program (RKP) Pemerintah di tahun 2018 ini akan fokus pada upaya penajaman 10 Program Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas; Memastikan pelaksanaan program; dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Di tahun 2018 ini, RKP pemerintah akan konsentrasi pada upaya pemerataan antarkelompok pendapatan. Sementara rencana kegiatan Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK dalam kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) antara lain memastikan ketersediaan layanan literasi bagi penyandang disabilitas dan penyediaan layanan home care bagi para lansia.
Khusus untuk masalah lanjut usia, Kementerian Kesehatan dalam paparannya mengungkapkan, di tahun 2016 hingga kini telah terjadi perubahan struktur kependudukan, setiap satu orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 lansia. Maka ke depan, diperlukan berbagai langkah antisipatif agar keberadaan lansia tidak jadi membebani pemerintah dan masyarakat. Lansia harus diupayakan menjadi suatu kelompok yang mandiri dan produktif. Data di tahun 2016 menunjukkan, lansia Indonesia juga kini diketahui banyak menderita sakit dengan banyak jenisnya. BPJS Kesehatan sendiri mencatat bahwa lansia mengklaim sekitar 27 persen klaim BPJS Kesehatan. Lansia yang berada di Kalimantan Kesehatan adalah mereka dengan berat badan kurang, sedangkan di DKI Jakarta adalah para lansia dengan kelebihan berat badan.
Terdapat tiga komponen yang dapat digunakan untuk menilai bahwa “menua itu sukses” yaitu bebas dari penyakit dan kecacatan; kemampuan fisik dan kognitif masih prima; dan partsipasi sosial serta produktivitas yang tinggi. Selain home care, layanan kesehatan untuk para lansia diselenggaraka melalui Posyandu Lansia, layanan kesehatan geriatri dengantim terpadu di rumah sakit, dan Puskesmas Ramah Lansia.
Khusus untuk bidang pendidikan, RKP Kemendikbud terkait pengembangan sekolah inklusi adalah dengan penguatan implementasi kebijakan dengan cara: sosialisasi kepala sekolah tentang pendidikan inklusi; pelatihan para guru dan pengawas sekolah. Selain itu, tengah disusun Rencana Induk Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan pemberian bantuan belajar.
Kementerian Sosial dalam paparannya menyampaikan bahwa RKP Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di tahun 2018 antara lain menyelenggarakan program literasi bagi penyandang disabilitas yang meliputi 30 jenis buku dengan aneka topik mulai dari agama, cerita, panduan pelajaran, pengetahuan umum, anak-anak, bahkan kamus. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kemsos juga akan terus menyelenggarakan layanan yang lebih prima dan baik lagi untuk para lansia di samping memang menyelenggarakan sejumlah program pemberdayaan lansia lainnya.
Jika di tahun-tahun sebelumnya, program asistensi sosial untuk lansia terlantar (Aslut) dan Asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat (ASPDB) disalurkan tersendiri, di tahun 2018 ini, Kemsos siap menyalurkan kedua jenis asistensi sosial itu dengan mengintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diketahui sudah sangat populer karena terbukti mampu meningkatkan taraf hidup penerima manfaatnya, mengubah cara pandang mereka untuk dapat lebih berdaya dan mandiri, serta mengurangi beban keluarganya. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)
