Nusa Dua (21/2) -- Kesiapsiagaan berbasis masyarakat, early warning system, dan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus menjadi perhatian BNPB- BPBD.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center, Provinsi Bali.

“Disetiap daerah, kita punya early warning system yang masih bersifat tradisional yaitu berupa kentongan atau bunyi-bunyian tertentu apabila ada bencana, namun seiring perkembangan jaman kita harus mengembangkan early warning system yang lebih modern,”tambah Menko PMK.

Menurut Menko PMK, Rakernas yang kali ini mengusung tema BNPB-BPBD bekerja untuk rakyat merupakan sebuah komitmen bahwa kehadiran BNPB-BPBD di tengah rakyat adalah untuk memastikan bahwa rakyat dilindungi, diselamatkan, dan dibantu dari ancaman bahaya dan dampak bencana.

“BNPB - BPBD merupakan representasi kehadiran negara ditengah rakyat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, persiapkanlah kemampuan individu, lembaga, program dan kegiatan yang kuat dan efektif dilapangan,” pinta Menko PMK.

Menurut Menko PMK, apa yang menjadi perhatian BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu diarahkan dalam upaya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Menko PMK juga menyampaikan bahwa manajemen penanggulangan bencana dimulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. “Namun keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana tersebut sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, daerah, BNPB dan BPBD, serta masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Menko PMK, agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya.

Diakhir arahannya, Menko PMK berharap pelaksanaan Rakernas penanggulangan bencana tahun 2018 dapat memformulasikan berbagai agenda strategis untuk membangun kapasitas BNPB-BPBD yang efektif. “BNPB-BPBD bekerja untuk rakyat, menuntut setiap jajarannya selalu siap, sigap, melayani, dan berjiwa gotong royong,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakernas ini adalah untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelembaban penanggulangan bencana. “Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkannya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana,”jelasnya.

Sebelumnya, Menko PMK berkesempatan meninjau pameran kelengkapan early warning system, mitigasi bencana serta melihat rumah sakit darurat. Kemudian secara simbolis Menko PMK membuka Rakernas Penanggulangan Bencana dengan memukul gong.

Hadir dalam Rakernas Penanggulangan Bencana, Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek; Kepala BNPB, Willem Rampangilei; Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati; Anggota Komisi VIII DPR RI; Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba; Duta Besar Selendia Baru, Trevor Matheson; Para Gubernur seluruh Indonesia; Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Cokorde Pemayun; Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal Benny Susianto; dan seluruh Kepala BPBD.