Jakarta (24/08)- Asisten Deputi Urusan Kepemudaan, Kemenko PMK,  R. Alfredo Sani Fenat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan yang berlangsung di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi teknis khusus ini membahas hal yang terkait dengan Program/Kegiatan Pengembangan Kewirausahan pemuda, khususnya yang dilaksanakan Kementerian Olahraga dan Pemuda. Hadir dalam tersebut Kemenpora, Bappenas, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam pengantarnya, Afredo mengungkapkan bahwa rakornis kali untuk membahas perkembangan program kewirausahan pemuda yang dilaksanakan oleh Kemenpora. Untuk itu, pihak Kemenpora diharapkan dapat memaparkan perkembangan program dan bagaimana koordinasi yang harus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Kita juga ingin mendapat gambaran bagaimana mereka yang telah mendapatkan program pada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana pula pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antarkemeterian dan lembaga,” ungkapnya.

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kemenpora, Imam Gunawan dalam paparannya menyampaikan bahwa pengembangan kewirausahaan telah menggunakan pola gerakan pengembangan kewirausahan pemuda. Kolaborasi pengembangan kewirausahan harus bersifat holistik, integrasi, tematik dan spasial.

“Pengembangan kewirausahaan pemuda harus menjadi bagian penyusunan, sistem informasi daerah (SIDa), melibatkan OPD/KL dan cocok untuk di daerah,” jelasnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, tambahnya, mentargetkan sekitar 4000 orang wirausaha pemuda melalui kegiatan penumbuhan minat kewirausahan dan pesantrenpreneur. Selain itu, juga berencana memperluas pelatihan minat dan bakat kewirausahaan pemuda di kabupaten/kota, dan memperbanyak kolaborasi dengan lembaga-lembaga kewirausahaan yang berada di daerah.  

“Melalui pelatihan kewirausahaan ini, ditargetkan nantinya tumbuh para wirausaha pemula , berkembangnya wirausaha pemuda pemula dan wirausaha pemuda pemula kreatif,” ujarnya

Lebih lanjut, Imam memaparkan langkah ke depan yang harus dilakukan adalah membangun kolaborasi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah. Membangun jaringan kemitraan dengan lintas pelakusektor swasta dan masyrakat, serta didukung perbaikan tata kelola agar kegiatan menjadi lebih eferktif.