Jakarta (28/02) - Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK. Sonny Hary B. Harmadi memberikan arahan dalam Rakor Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Tujuan rakor antara lain Mengevaluasi capaian program/kegiatan sampai dengan tahun 2018 dan membahas rencana program kegiatan tahun 2019 yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat lokal 

Pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Menurut Presiden, Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri. Upaya lainnya dapat ditempuh dengan mendorong produk-produk lokal yang ada di suatu desa untuk memiliki nilai lebih. Pemerintah desa, kata Presiden, juga dapat membantu menghubungkan produsen setempat dengan konsumennya melalui media daring.

Menko PMK pada kesempatan Rakornas tersebut juga menekankan para aparatur desa untuk senantiasa memastikan kualitas pembangunan desa terus meningkat. “Pastikan bahwa Dana Desa dan APBDes secara keseluruhan digunakan secara tepat, sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok tertentu saja, memberi manfaat nyata bagi kemajuan desa, dan mempertanggung jawabkannya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. 

Mengawali arahannya, Sonny menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu program yang dikoordinasikan di Kemenko PMK. Hal tersebut merupakan bagian fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK. "Pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya untuk menciptakan dan mengembangkan potensi daerah yang ada dan secara langsung membangun daya saing ekonomi di suatu desa dan kota". ujar Sonny. Oleh karenanya, Sonny meminta K/L untuk bergotong royong dan bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi lokal. "K/L harus Mendorong agar setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha yang mendukung program pengembangan ekonomi Lokal dapat sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah". tegas Sonny. 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6, Kemenko PMK dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, Kemendes PDTT, Kementerian KP, Kemenkop,  dan K/L terkait lainnya. 

Reporter/Foto : Dwi P