Jakarta (04/03) – Sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama internasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Administrasi Hibah USAID pada Senin, 4 Maret 2019 di Kantor Kemenko PMK. 
Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama dan dihadiri oleh Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Inspektur, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Keuangan, serta Sekretariat DJSN. Tujuan rapat ini adalah untuk mendiskusikan proses administrasi hibah dalam rangka perpanjangan kerjasama antara USAID dengan Kemenko PMK.

Di bawah dokumen kerjasama Individual Agreement Portofolio Kesehatan antara USAID dan Kemenkes, Kemenko PMK c.q. Deputi Penanggulangan Penyakit dan DJSN menjadi focal point untuk tiga proyek di bidang kesehatan, yaitu Emerging Pandemic Threats: Preparedness and Response (EPT-2 P&R), Studi Jamkesda, dan Bantuan Teknis Strategic Purchasing. Periode kerjasama ini adalah enam tahun, yaitu sejak tahun 2014-2019. Akan tetapi, saat ini Kemenkeu, sebagai penanggung jawab utama kerjasama USAID di Indonesia, serta Kemenkes sedang memproses perpanjangan periode kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID hingga tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut atas proses tersebut, Kemenko PMK melakukan reviu atas kerjasama dengan USAID yang selama ini telah berjalan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kerjasama. Dalam paparannya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Yohan, menyampaikan, 

“Segala urusan administrasi  kerjasama antara USAID dengan Kemenko PMK harus segera diselesaikan dan perencanaan untuk kerjasama di periode berikutnya harus dipersiapkan dengan baik.”

Rapat menyepakati bahwa segala kewajiban administrasi untuk kerjasama Kemenko PMK dengan USAID yang telah atau sedang terlaksana perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai kerjasama baru. Rencana kerja yang rinci dan jelas juga perlu disusun sebagai panduan kerjasama untuk periode 2019-2020.