Jakarta (02/03) – Kemenko PMK menggelar Rakor bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait penyelenggaraan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se Indonesia yang akan diselenggarakan pada 10 April 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam rakor yang dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, diketahui bahwa pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa se Indonesia akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan desa (Bakornas P3KD). Terkait dengan itu, Kemenko PMK juga meminta tanggapan dari K/L terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri dan lainnya.

Rencananya, Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se Indonesia akan dihadiri oleh Presiden dan mengundang para Menteri terkait. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo akan menerima penghargaan sebagai “Bapak Pembangunan Desa.” Sementara, peserta Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se Indonesia terdiri dari organisasi Apdesi, Papdesi, PPDI yang mewadahi para kepala desa, BPD, dan perangkat desa dari 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota.

Rakor sendiri memfokuskan pada akan munculnya permintaan baru lainnya terkait penyelenggaraan dana desa. Termasuk penyelenggaraan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se Indonesia yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu, terkait waktu dan mobilisasi orang. Bakornas P3KD selaku penyelenggara menargetkan peserta silaturahmi mencapai ratusan ribu perangkat desa seluruh Indonesia. Penyelenggara juga sudah melarang peserta yang hadir membawa atribut politik. Panitia akan membuang atribut politik jika ada peserta yang membawa.