Jakarta (28/5) ---  Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif sudah berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, pagi ini saat membuka rapat evaluasi keterwakilan perempuan di legislatif hasil pemilu serentak 2019 yang digelar di ruang rapat lantai 4, Kemenko PMK, Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemenko PMK terus melakukan berbagai upaya agar keterwakilan perempuan di legislatif minimal mencapai 30 persen terutama pada pemilu 2019 yang telah berlangsung. Lebih lanjut, Ghafur menjelaskan tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan pada saat Pemilu 2019 serta meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama antar kementerian dan lembaga masyarakat untuk memenuhi target dari kebijakan afirmatif di masa mendatang.

Lebih lanjutnya, Pemilu 2019 adalah pemilihan umum serentak pertama yang digelar Indonesia dan pemilu keempat sejak pemberlakuan kebijakan afirmatif di Indonesia. Pada pemilu 2019 daftar calon tetap (DCT) DPR-RI Perempuan sebesar 40,08% menghasilkan sebanyak 20,50%, DPD 31% dan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu 2014 sebesar 36,58% (menghasilkan 17,32% anggota legislatif), DPD sebesar 26%, DPRD Provinsi sebesar 16%, dan DPRD Kab/Kota sebesar 14% sehingga keterwakilan perempuan di legislatif sudah berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk itu diperlukan penyusunan program kegiatan agar K/L dan pemerintah daerah mampu mengalokasikan program dan kegiatan keterwakilan perempuan pada Pemilu yang akan datang serta  menyusun strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan agar memenuhi kuota dari kebijakan afirmatif. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kemenko Polhukam, KPPPA, Setkab, KPPI, serta beberapa perwakilan lainnya.

Foto & Reporter : Rieska