Jakarta (28/5) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi teknis (rakornis) *Pengembangan Revitalisasi Vokasi/SMK dan Pembangunan Politeknik* di Ruang Rapat Lantai 3, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Rakornis bertujuan untuk melakukan pemetaan dan perencanaan revitalisasi 5.000 SMK dan 500 Politeknik (Poltek), baik yang lama maupun yang baru. Di samping itu, rakor juga merupakan tindak lanjut hasil Rapat Terbatas (Ratas) 16 Mei 2019 terkait "Pendidikan dan Pelatihan Vokasi".

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, rakornis menindak lanjuti beberapa hal penting:

1. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi secara terpadu perlu dilakukan untuk memanfaatkan bonus demografi.

2. Setiap daerah harus memiliki peta industri, sebaran SMK dan kebutuhan SMK untuk mendukung program link and match SMK dengan industri.

3. Program SMK Industri yang ada sudah bagus dan mencakup lebih dari 2.600 SMK perlu terus dilakukan penajaman detail jenis program dan industrinya.

4. Program entrepreneur perlu disiapkan melalui pemberian beasiswa SMK dan Poltek/Sekolah Vokasi.

5. Diperlukan pemetaan wilayah penyerapan tenaga kerja merujuk pada pengembangan koridor ekonomi yang sudah ada, seperti koridor Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

6. Tahapan pengembangan perlu disiapkan, misal tahun pertama fokus di Jateng dan Jatim; kemudian Jabar dan Banten dan propinsi lainnya.

7. Model SMK Industri dan Poltek Kementerian Perindustrian menjadi contoh bagi K/L lain untuk ditiru modelnya. Kementerian teknis seperti Kementerian Pariwisata perlu mengembangkan SMK Pariwisata.

8. Paparan SMK Pariwisata oleh Mendikbud diapresiasi sehingga perlu perluasan/scale up untuk daerah lain mendukung program 10 new Bali.

9. Pembenahan BLK Kementerian Ketenagakerjaan dan LKP Kemdikbud ditempuh melalui seleksi agar fokus dan sesuai kebutuhan industri.

Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK R Agus Sartono mengatakan ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Terutama, menyangkut hal-hal yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, seperti anggaran, sarana prasarana, guru, dan lain-lain.

“Seluruh K/L terkait agar dapat memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud,” tegasnya saat memimpin rakornis.

Agus merekomendasikan kepada K/L untuk bersama-sama menggunakan peta tunggal yang memuat jumlah kebutuhan SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap pusat pertumbuhan ekonomi. Peta tunggal merujuk pada desain yang disiapkan Kemendikbud.

Sedangkan, terkait pemenuhan guru produktif, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Mummad menyampaikan bahwa diperlukan sekitar 52 ribu guru produktif.

"Kami akan membicarakan itu secara khusus dan meminta Kemenristek Dikti agar menyampaikan pula estimasi kebutuhan Dosen Poltek, baik guru maupun dosen Poltek akan ditempatkan di SMK dan Poltek Negeri dan Swasta sebagai bentuk afirmasi pemerintah," ucapnya.

Menurut Agus, informasi tersebut sangat diperlukan untuk perencanaan rekrutmen dan pemberian beasiswa.

"Poltek baru juga sebaiknya didirikan di Kawasan Industri. Sehingga dengan itu akan mengatasi persoalan penyediaan tanah, akses magang bagi siswa, penyesuaian kurikulum, dan jaminan penyerapan lulusan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada masing-masing K/L agar dapat segera membuat jadwal (timeline) selama tiga tahun ke depan untuk mengeksekusi program dimaksud.

Sejumlah pejabat yang turut hadir dalam rakornis yaitu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, serta Koordinator BPSDM Perindustrian Kementerian Perindustrian.

Foto & Reporter : Puput