Jakarta (24/06) – Sosialisasi akan pentingnya konsumsi makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harus lebih masif dilakukan. Butuh keterlibatan semua stakeholder terkait agar konsumsi yang sesuai dengan AKG dapat diimplementasikan. 

Rakor terkait AKG yang berlangsung pagi ini di salah satu hotel di kawasan Gajah Mada, Jakarta, merekomendasikan perlunya edukasi yang tepat terhadap Pemerintah Daerah, Guru, Masyarakat tentang berapa kecukupan konsumsi per hari sesuai dengan AKG. “Diperlukan juga ketersedian tenaga gizi pada tingkat desa untuk melaksanakan sosialisasi konsumsi yang sesuai AKG pada level masyarakat,” ujar Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK Meida Octarina. 

Meida menambahkan, pendidikan kepada masyarakat atau produsen makanan juga perlu dilakukan, khususnya untuk mempercepat perubahan perilaku konsumsi makanan sesuai dengan anjuran AKG dan penggunaan Gula, Garam, Lemak (GGL). “Tentu dibarengi dengan regulasi dan sanksi,” katanya. Selain itu, Meida berharap, Permenkes tentang AKG dan GGL harus bisa saling mendukung. Menurutnya, keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta mitra kerja dalam pembangunan kebijakan terkait AKG dan GGL juga diperlukan.

Rekomendasi lain yang tak kalah pentingnya, linear programming diharapkan dapat diterapkan setelah AKG yang terbaru diberlakukan untuk mencapai kecukupan gizi sesuai anjuran di masyarakat. Disisi lain, impor pangan pun perlu diminimalisir untuk mencapai kedaulatan pangan. Atas dasar itu diperlukan dukungan dan peran dari seluruh stakeholders. Kemenko PMK sendiri, lanjutnya, terus melakukan koordinasi dalam rapat tindak lanjut. 

Sementara itu, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Doddy Izwardy mengatakan, berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018, hasil review terhadap AKG disepakati dan menjadi bagian dari rekomendasi bidang 1; peningkatan gizi masyarakat pada forum ini. “Merevisi AKG dengan rerata Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram per kapita per hari, dan merevisi Acuan Label Gizi serta Pedoman Pelabelan Gizi” demikian bunyinya. 

AKG perlu selalu ditinjau ulang mengingat AKG diperlukan sebagai salah satu acuan dalam penilaian konsumsi pangan, perencanaan konsumsi pangan, serta penetapan berbagai standar. Disisi lain juga terjadinya perkembangan Iptek dan permasalahan gizi. Termasuk perkembangan ukuran tubuh normal dan komposisi penduduk Indonesia. 

Sementara itu Asisten Deputi Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri menyatakan keprihatinannya akan konsumsi makanan tak sehat seperti gorengan dan fast food yang marak dan digemari pada kalangan anak-anak. Femmy berharap hasil rapat ini nantinya dapat mengambil kebijakan yang melindungi anak-anak dari makanan tidak sehat. Adapun Asisten Deputi Bidang Kependudukan dan KB Kemenko PMK, Imam Pasli mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan para penyuluh KB untuk dapat mensosialisasikan akan pentingnya AKG dan bahaya berlebihnya GGL di desa-desa.