Jakarta (3/7)— Pemerintah saat ini tengah serius menangani masalah stunting di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan program-program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) guna menurunkan angka stunting di Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia.

Siang ini Bertempat di Gedung Kemenko PMK Jakarta digelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama antar Kementerian/Lembaga. Tujuan rapat tersebut adalah untuk me-review pelaksanaan program aksi cegah stunting di Kementerian/Lembaga.

Rapat yang dibuka oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan, Meida Octarina memaparkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari K/L terkait program stunting

“Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu untuk mengetahui penyebab stunting secara nasional, Strategi Nasional yang perlu menjadi mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemudian harus diperhatikan juga Pemangku kepentingan yang terlibat (bila ada kasus segera ditindak lanjuti/kemudahan sistem penyuluhan), Ketersediaan anggaran dalam mendukung penanganan stunting dan Singeritas dan integrasi data secara terpadu antar K/L,” jelas Meida.

Penanganan stunting membutuhkan sinergi program K/L yang secara regular telah dilaksanakan antara lain sosialisasi dan edukasi. Program lainnya  yaitu penguatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas; pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi serta lainnya. K/L juga perlu melakukan penguatan dan penajaman terkait penanganan stunting seperti, melaksanakan kegiatan K/L agar dapat menjangkau kelompok yang lebih luas

Rapat yang ditutup oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Agus Suprapto menyampaikan arahan dan  beberapa poin hasil rapat hari ini. “Dari pemaparan rekan-rekan K/L setidaknya ada beberapa point hasil pertemuan ini yang dapat kita jadikan acuan untuk melaksanakan program percepatan ini, yaitu untuk kepentingan kebijakan, Smeru dengan Litbangkes dapat berkolaborasi pada lokus stunting yang bersinggungan (ada peta gizi dengan riset). Kemudian terkait program dan kegiatan serta anggaran antara pusat,kab/kota, dan desa agar saling terintegrasi (tidak overlap), Kemudian semua K/L  dari pusat dan daerah serta peran swasta diharapkan mendorong konvergensi penurunan stunting sehingga program-program terkait stunting bisa diterima sampai level rumah tangga (1000HPK), dan yang paling penting adalah harus menggunakan data realita (e-PPBGM) di lapangan agar tidak terjadi duplikasi,” tutup Agus.

Rapat dihadiri dari perwakilan K/L terkait diantaranya Kemenkes, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, TNP2k, BKKBN, SMERU, beberapa pegawai lingkup Kemenko PMK, dan lain-lain.

Foto & Reporter : Faris M