Sumbawa Barat (5/7) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan rapat koordinasi  sinergitas dan integrasi yang ditujukan untuk para pendamping dan penyuluh dari berbagai kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (4/7).  Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK yang dalam acara ini diwakilkan oleh Staf Ahli Menko PMK Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa DR. Haswan Yunaz, M.M, M.Si dalam sambutannya menekankan bahwa kebijakan sinergitas dan integrasi pendamping dan penyuluh memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks mensinergikan program dan kegiatan akan tetapi juga harus bersifat multifungsi dalam menggerakkan pembangunan ditingkat desa.  Selain itu juga untuk memanfaatkan sarana dan prasarana secara bersama dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas kader maupun masyarakat desa terkait dengan isu-isu pembangunan strategis.

Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah pilot model diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun sinergi dan integrasi  pendampingan dan penyuluhan ditingkat desa dan kawasan. 

Haswan berharap dengan adanya pemberian materi dan pelatihan dan modul dasar, para pendamping dan penyuluh tidak hanya memiliki satu kompetensi sesuai bidangnya saja, namun setidaknya juga dapat membantu memberikan pelatihan dan praktek terkait hal-hal lainnya secara mendasar di bidang lainnya.  Dengan demikian akan dapat mengatasi kekurangan  tenaga pendamping dan penyuluh di tiap-tiap desa.  “Kegiatan sinergi  pendamping dan penyuluh ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membuat satu kesatuan tata kelola pemberian pelatihan secara mendasar berbagai materi dan  praktek kerja kepada para pendamping dan penyuluh.  Diharapkan masyarakat desa dapat berkembang dan mandiri   dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di desanya,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat H. Abdul Aziz, S.H., M.H.  Hadir pula dalam acara ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kementerian Dalam Negeri, Perencana Ahli Madya Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Manager PT Telkom Group, Camat, Kepala Desa dan para penyuluh/pendamping dari kementerian/lembaga terkait di Sumbawa Barat seperti Kemendes PDTT, Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, BKKBN dan lainnya.