Jakarta, (12/08) — Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Dody Usodo HGS memimpin rakor Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Pusat dan Daerah yang berlangsung di RR lantai 7 , Jakarta Pusat. Hadir dalam rakor tersebut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK; Deputi TPSA BPPT; Direktur Penanganan Darurat BNPB, Waasops Kasad, Pabandya Sops Mabes TNI, Pamen Baharkam Polri, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Waasops Kodam XII/Tpr, Danrem 012/TU Aceh, Danrem 031/WB Riau, Danrem 042/Gapu Sumsel, Danrem 044/Gapo Jambi, Danrem 121/ABW Kalbar, Danrem 122/PP Kalteng dan Danrem 101/Antasari Kalsel, BPBD Prov Riau, BPBD Prov Sumsel, BPBD Prov Kalsel, BPBD Prov Kalbar, BPBD Prov Kalteng, BPBD Prov. Jambi dan BPBD Kab. Aceh Barat.

Dalam pembukaannya, Dody mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 11 Tahun 2015 tugas Kemenko PMK membantu Kemenko Polhukam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan K/L. Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Dody mengatakan Kemenko PMK terus melakukan monitoring perkembangan hotspot dan prediksi iklim dalam rangka antisipasi karhutla; Penguatan kapasitas pusat dan daerah serta peningkatan kesiapsiagaan karhutla; Penanganan masyarakat terdampak karhutla bidang kesra, dan Peningkatan kerjasama dan koordinasi. Dilaporkan sampai dengan 5 Agustus 2019, ada 6 provinsi (Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Jambi) dan 3 Kabupaten (Dumai, Sambas, Ogan Komering Ilir (OKI)) telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.  

Deputi bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, Yudi Anantasena menyampaikan, periode bulan Agustus-Oktober 2019 curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia di bawah normal, menyebabkan hotspot secara signifikan meningkat.  Sebagai upaya pencegahan karhutla, BPPT telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di propinsi Riau sejak Februari 2019 sebanyak 97 kali dengan prediksi air hujan yang dihasilkan sebanyak 439,27 juta m3.  BPPT siap melaksanakan pembasahan lahan dengan TMC di propinsi lainnya namun menunggu dana operasional BNPB. Direktur Bantuan Darurat BNPB, Jarwansah, menyampaikan bahwa dampak asap karhutla belum sampai ke negara tetangga dan tidak signifikan mengganggu aktifitas warga di 6 provinsi. Sampai saat ini belum adanya titik-titik pengungsian. Namun di wilayah provinsi Kalteng dan Riau, masyarakat mulai terkena ISPA akibat asap karhutla.

Lebih lanjut, perwakilan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes melaporkan, saat ini Kemenkes telah melakukan meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dan puskesmas di 12 provinsi rawan kekeringan dan karhutla.  Sebagai antisipasi meningkatnya berbagai penyakit seperti ISPA, diare, gatal-gatal kulit telah dilakukan pembagian masker, sosialisasi PHBS, meningkatkan buffer stok obat-obatan. Kesiapsiagaan lainnya juga dilaporkan perwakilan Kemeterian Sosial yang telah menyiapkan posko bencana karhutla dengan personil Tagana, dukungan mobil tangki air dan pompa diesel sebagai antisipasi karhutla di Kalimantan Tengah.

Sops TNI dan BNPB melaporkan, dukungan personil TNI sebanyak 4.600 orang telah diterjun sebagai Satgas Karhutla di propinsi rawan karhutla.  BPBD Provinsi Sumsel telah melaksanakan upaya pencegahan di 9 kabupaten rawan karhutla khususnya di 90 desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah rawan karhutla. Upaya penegakkan hukum telah diperiksa sebanyak 182 pelaku. Luas lahan terbakar menurun pada periode yang sama. Data jumlah lahan terbakar di Sumsel sampai Agustus 2019 hanya 565 Ha, dibandingkan data akhir tahun 2018, luas lahan terbakar mencapai 41.000 Ha. Lebih lanjut Waasops Kodam XII/Tanjungpura, Letkol Inf Herry Purwanto, melaporkan penegakkan hukum di lahan korporasi sebanyak 77 pelaku di Kalbar dan 52 pelaku di Kalteng sedang dalam proses pemeriksaan.   BPBD Prov Jambi melaporkan jumlah hotspot dan areal lahan terbakar  menurun pada periode yang sama. Saat ini lahan terbakar 350 Ha sedangkan tahun 2018 seluas 1300 Ha.  BPBD propinsi Kalsel, melaporkan kegiatan pencegahan karhutla telah dilakukan yaitu pembuatan kanal, pelebaran dan pengerukkan sungai, membuat jalan dipinggir sungai sebagai upaya kemudahan akses. Prioritas pengamanan di sekitar bandara karena area lahan gambut dengan melakukan patroli rutin.  

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprato menyampaikan bahwa sebagai antisipasi bencana karhutla dan kekeringan semakin luas setidaknya K/L dapat menyiapkan anggaran penanggulangan bencana dengan merevisi anggaran sebelum akhir tahun.

Rekomendasi rakor adalah (a) Sinergitas K/L dan Daerah dalam penanganan korban terdampak Karhutla yaitu layanan kesehatan, aktivitas pendidikan, dukungan penyediaan buffer stock bagi masyarakat terdampak. (b) BNPB segera menyiapkan dukungan DSP operasional penanganan bencana karhutla seperti pembahasan lahan melalui TMC dan penyediaan bor air. (c) Kemendikbud dan Kemenag agar memasukkan literasi karhutla dalam kurikulum pendidikan. (d) Mengedepankan upaya pencegahan secara kolaboratif  oleh Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Media, Akademisi (penta helix) sosialisasi dan edukasi, operasi terpadu, pembuatan sumur bor, pemberdayaan masyarakat.

Reporter dan Foto : Dwi P