Jakarta (15/8) === Kemenko PMK mengadakan rakor yang membahas tentang tindak lanjut pemenuhan perencanaan layanan alat bantu bagi penyandang disabilitas di salah satu hotel kawasan Tanah Abang.  Rakor dipimpinan langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia, Ade Rustama. 

Dalam paparannya, Ade menjelaskan perlunya identifikasi kebutuhan  yang perlu dilakukan Kementerian atau Lembaga guna menyiapkan program pemenuhan alat bantu. “ Kita perlu mengidentifikasi kebutuhan dan proses untuk menyiapkan program pemenuhan alat bantu. Dan juga agar tidak ada kesamaan alat bantu yang dibagikan antar Kementerian atau Lembaga”, tutur Ade.

Dalam pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas ini, Ade mengajak semua pihak berkontribusi guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan. “Pemenuhan alat bantu ini tentu juga terkait dengan aspek yang harus dilakukan semua pihak sesuai dengan Undang-Undang no.19 tahun 2011 dan juga Undang-Undang no.8 tahun 2016. Alat bantu ini menjadi kebutuhan dasar yang berpengaruh besar terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan”, imbuhnya.

Pemerintah hingga saat ini telah berupaya memenuhi kebutuhan alat bantu bagi disabilitas. Mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, bahkan Kabupaten atau Kota juga berpartisipasi. “Pemerintah dalam hal ini telah berupaya memenuhi kebutuhan alat bantu bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya.  Antara lain melalui skema pembayaran dari Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten / Kota”, ujarnya.

Ade juga mengharapkan dengan adanya alat bantu bagi disabilitas ini mampu meningkatkan fungsi sosial dan dalam jangka panjang meningkat pula kesejahteraan para penyandang disabilitas.” Orientasi akhirnya sebenarnya, bagaimana meningkatkan akses disabilitas dengan alat bantu sesuai dengan kondisi disabilitas yang disandangnya. Sehingga bisa meningkatkan  fungsi sosialnya sekaligus juga dalam jangka panjang karena terbukanya akses aktivitas tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan”, tutupnya

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian serta Lembaga terkait lainnya.

Foto & Reporter : TWS